Islam dan Kebebasan

yang dihadapi negara-negara TTAU. Hampir semua laporan
nasional negara-negara Arab tentang penerapan deklarasi dan
kerangka aksi Beijing selama dua puluh tahun berturut-turut
menyoroti tantangan sehubungan dengan lingkungan budaya
di negara-negara tersebut. Meskipun terdapat perundangan
dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, situasi
setempat di negara-negara Arab menanggapinya dengan
kurang baik, sehingga tercipta kesenjangan yang amat lebar
antara perencanaan dan penerapan (UN Women, 2015). Peran
tradisional yang disematkan pada perempuan – berada di
rumah – melarang kehadiran mereka di ranah publik.
Maraknya konflik bersenjata dan kekerasan di kawasan ini
memperburuk situasi dan menguatkan persepsi rumah
sebagai tempat yang lebih aman untuk perempuan.
Ketidakstabilan politik dan gejolak di banyak negara di
kawasan ini memiliki pengaruh yang berbeda pada laki-laki
dan perempuan. Sementara semakin besar kemungkinan lakilaki
tewas akibat konflik, semakin besar pula kemungkinan
perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual.
Tak diragukan lagi, banyak laporan mencela penggunaan
kekerasan seksual untuk menarget penentang di Tunisia, Mesir,
dan Suriah selama periode kerusuhan yang masih terus terjadi
di beberapa wilayah. Pengungsi Suriah di Yordania, Lebanon,
Turki, dan Libya cenderung menikahkan dan melepas anakanak
perempuan mereka pada usia dini, meyakini bahwa
pernikahan akan memberikan beberapa bentuk perlindungan.
Di Mesir, organisasi masyarakat sipil melaporkan bentukbentuk
ekstrem pelecehan perempuan di jalanan, terutama
selama demonstrasi (UN Women, 2013: 10). Dalam situasi
seperti itu, kebebasan pergerakan perempuan lebih dibatasi
lagi dan perempuan semakin dipenjarakan di lingkungan
pribadi demi perlindungan.
Kendatipun dengan pendekatan gender dan pembangunan,
yang mendesak ‘pengarusutamaan gender’, proyek-proyek
terkait pemberdayaan ekonomi perempuan di kawasan TTAU
sebagian besar mengambil format hanya-perempuan. Contoh
111