Islam dan Kebebasan

Setelah Ali, Khilafah dipindahkan ke dinasti Umayyah. Dengan
Umayyah, Khilafah digabungkan dengan kesultanan, dan
dipindahkan dari garis keturunan dari ayah ke anak laki-laki.
Setelah satu abad, dinasti Abbasiyah meneruskan Umayyah.
Khilafah adalah sebuah lembaga rasional yang muncul sebagai
akibat dari kebutuhan masyarakat Muslim akan kepemimpinan
duniawi dan tidak diusulkan oleh Nabi.
Struktur politik yang dimulai dengan Nabi Muhammad
SAW dan dilanjutkan dengan ‘Era Empat Khalifah’ berlanjut
dengan kesultanan Umayyah dan Abbasiyah. Namun, sistem
ini mengambil bentuk yang berbeda sesuai kebutuhan dunia
Islam sepanjang sejarah. Misalnya, Sultan Utsmani membentuk
sebuah otoritas keagamaan yang disebut ‘Sheik al-Islam’ untuk
membuat keputusan (fatwa) mengenai masalah agama.
Perkembangan model negara ini terus berlanjut sampai abad
ke-17, ketika negara Utsmaniyah mulai menurun. Modelnya
bukan lagi seputar kebutuhan agama; namun berkembang
sebagai hasil kebutuhan manusia.
Louise Massignon mendefinisikan negara Muslim yang muncul
selama periode ini sebagai ‘teokrasi sekuler dan egaliter’
(Gardet, 1977: 74). Definisi ini menunjukkan bahwa tidak
mungkin memahami pengalaman politik umat Islam dengan
menggunakan terminologi politik modern. Jika dilihat dari
sudut pandang sekarang, negara Muslim bersifat teokratis
dalam beberapa hal dan sekuler dalam hal lainnya.
Karakteristik model negara periode awal
Al-Mawardi (974-1058), dalam bukunya Al-Ahkam al-Sultania
w’al-Wilayat al-Diniyya, menggambarkan karakteristik model
negara yang cenderung memerintah masyarakat Muslim.
Al-Mawardi mengklaim bahwa Khalifah tidak mengambil
kekuasaan politik mereka dari Allah, dan bahwa mereka dipilih
atau ditunjuk. Al-Mawardi membuat daftar tugas khalifah.
Tugas-tugas ini antara lain: melindungi agama; melindungi
kehidupan dan harta benda rakyat; bertindak sebagai
hakim saat terjadi perselisihan; menetapkan hukuman dan
146