Islam dan Kebebasan

Umumnya disebut perbankan dan keuangan ‘bebas bunga’,
keuangan Islam seharusnya lebih dari sekadar larangan
terhadap adanya bunga. Para pendukungnya melihatnya
sebagai solusi keajaiban untuk masalah hari ini. Beberapa
tokoh keuangan Islam berpendapat bahwa tidak perlu
mencapnya sebagai ‘Islami’ karena ini adalah bentuk keuangan
yang pertama dan terutama bertanggung jawab secara sosial.
Ini adalah bentuk keuangan yang menekankan pendekatan
partisipatif yang ditujukan pada pelaku bisnis dan pengusaha
dan yang berinvestasi dalam ekonomi riil.
Selain pandangan antusias ini, keuangan Islam menghadapi
kritik keras. Cercaan tersebut diarahkan pada praktik bank
dan lembaga keuangan Islam terkini. Secara teori, mereka
seharusnya mengikuti model intermediasi keuangan yang
berbeda, berdasarkan kemitraan, namun, dalam praktiknya, ini
tidak terjadi: kebanyakan mengandalkan instrumen hutang.
Ada perdebatan yang terus berlanjut tentang bentuk dan
substansi keuangan Islam. Dalam bentuknya, keuangan Islam
nampaknya berbeda dengan keuangan konvensional, namun
secara substansi, ada banyak kesamaan. Mahmoud El-Gamal,
salah satu kritikus paling terkenal tentang praktik keuangan
Islam yang sebenarnya, menulis bahwa dengan ‘berupaya
untuk meniru substansi praktik keuangan kontemporer dengan
menggunakan bentuk kontrak pra-modern, keuangan Islam
telah terbukti gagal memenuhi tujuan Hukum Islam [bertujuan
untuk mencapai keadilan dan kesetaraan di bidang ekonomi]’
(El-Gamal, 2006: xii). Dia berpendapat bahwa ‘Islam’ dalam
‘keuangan Islam’ harus berhubungan dengan tujuan keuangan
sosial dan ekonomi dari transaksi keuangan, bukan mekanika
kontrak yang dengannya tujuan keuangannya tercapai.
Sementara mengakui kritik tersebut, pembela keuangan Islam
membenarkan praktik-praktik saat ini dengan mengacu pada
‘persaingan tidak sehat’ dengan bank-bank konvensional yang
sudah lama terbentuk dan kerangka hukum dan fiskal yang
tidak sesuai dengan kebutuhan. Solusi yang ditekankan adalah
kebutuhan untuk ‘meng-Islamisasi’ ekonomi di mana lembaga
186