Islam dan Kebebasan

perpajakan wajib. Ibnu Khaldun (1996) mengantisipasi hasil
kurva Laffer, ketika dia mengatakan bahwa pajak rendahlah
yang menghasilkan pendapatan terbesar. Dengan nada yang
sama, bagi Ibnu Abi Al-Rabi, seorang ilmuwan Muslim abad
kesembilan, perkembangan ekonomi mengharuskan orang
menepati janji dan tidak menimbulkan hutang. Jadi, baginya,
negara harus selalu memiliki anggaran berimbang. Pandangan
ini benar, karena peminjaman pemerintah menyebabkan
penyalahgunaan kekuasaan dengan membiarkan negara
memperluas pengirimannya dan merongrong kebebasan
individu. Ini juga merusak masyarakat sipil dan melahirkan
korupsi.
Kebijakan moneter yang diarahkan oleh negara merupakan
hambatan besar bagi pilihan bebas karena pemerintah dapat
mengendalikan ekonomi melalui kebijakan moneter, yang
tidak memungkinkan jika emas digunakan sebagai uang
dalam sistem yang pada dasarnya bersifat pribadi. Berbeda
dengan kebijakan moneter konvensional, sistem ekonomi
Islam tradisional yang berbasis pada emas tidak merasakan
kejahatan seigniorage (keuntungan bunga bagi bank dari
pencetakan uang).
Secara keseluruhan, tradisi dan ajaran Islam tidak bertentangan
dengan ekonomi berorientasi pasar yang terinspirasi oleh
pilihan bebas dan motif keuntungan.
Peraturan hukum dan kontrak
Pasar bebas membutuhkan perlindungan hak kepemilikan
dan peraturan hukum untuk beroperasi. Hak kepemilikan
yang terdefinisi dengan baik, termasuk prosedur untuk
pengakuan, keterasingan dan warisan, adalah elemen dasar
untuk pembentukan ekonomi pasar. Kepemilikan pribadi
tidak begitu dikenal dalam Islam, itu suci. Al-Qur’an menyebut
kepemilikan (harta benda) sebanyak 86 kali, misalnya: ‘Dan
janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
171