Islam dan Kebebasan

Prinsip dasar pilihan bebas didorong oleh pembatasan negara
Islam oleh Al-Qur’an. Tidak ada campur tangan pemerintah
dalam ekonomi kecuali untuk mengekspos penipuan,
menghukum pencurian atau meniadakan riba. Islam tradisional
mempertahankan pilihan bebas dengan membatasi ruang
lingkup intervensi negara.
Lembaga pengawasan pasar (hisba) merupakan kepentingan
tertentu. Dengan memasukkan bab panjang tentang fungsi
al-Muhtasib, pejabat negara yang bertanggung jawab atas
pengawasan moral dan ekonomi pasar, ilmuwan Islam,
Al-Mawardi membatasi tingkat intervensi negara dalam
ekonomi. Baginya, pengawas pasar hanyalah koordinator
pasar untuk memastikan bahwa pasar beroperasi sesuai
prinsip ‘memerintahkan yang benar dan melarang yang
salah’. Ini adalah fungsi moral dan bukan fungsi ekonomi.
Fungsi pengawas di bidang ekonomi terbatas pada peraturan
tertentu, pemeriksaan bobot dan ukuran, kualitas produk dan
tingkat ketepatan kontrak.
Islam tradisional menolak intervensi pemerintah di ranah
ekonomi swasta. Misalnya, mengenakan pajak kepada orang
beriman dilarang oleh Al-Qur’an dan tarif tidak dianjurkan.
Nabi membatasi campur tangan pemerintah terhadap
kecurangan, yang merupakan sesuatu yang jatuh secara alami
di dalam bidang keadilan. Filosofi kebebasan ekonomi ini
sangat kuat dalam Islam. Bagi Abbasiyah (dinasti besar kedua
dari Kekaisaran Muslim Khilafah, 750-1258), misalnya, bea cukai
dianggap tidak tepat. Bagi Al-Mawardi, fungsi negara terbatas
pada empat hal: tentara, kontrol perbatasan, administrasi
publik dan perbendaharaan. Setiap intervensi langsung
negara dalam ekonomi tidak dianjurkan. Bagi sejarawan Ibnu
Khaldun (1981), negara harus membatasi dirinya terhadap
fungsi alaminya: seharusnya tidak pernah bersaing dengan
sektor swasta. Dia berpendapat bahwa fungsi negara adalah
pertahanan, hukum, keamanan publik, uang dan politik.
Dalam Islam tradisional, pilihan bebas tidak boleh terhambat
oleh perpajakan yang berat. Dalam Al-Qur’an tidak ada
170