Islam dan Kebebasan

pemberdayaan perempuan yang paling banyak diulang,
dan menjadi satu pilar penting dalam Deklarasi Beijing,
adalah aktivitas yang mendatangkan penghasilan. Meskipun
menggiatkan kewiraswastaan perempuan sangat penting,
mendorong aktivitas yang mendatangkan penghasilan tanpa
disertai prasyarat yang diperlukan tidak akan dan tidak memiliki
dampak yang diinginkan, dalam hal partisipasi dan hasilnya.
Sebagaimana pernyataan PBB, terdapat ‘penghalang ke akses
layanan bagi perempuan pedesaan dan miskin, kerumitan
administratif; penundaan perubahan undang-undang tentang
kebebasan ekonomi perempuan; akses terbatas perempuan
ke alat-alat produksi, kepemilikan properti, dan sumber daya’
(ibid.). Semua masalah ini mengharuskan kebijakan yang
ramah pasar dan sensitif-gender jika masalah tersebut ingin
diselesaikan.
Partisipasi ekonomi perempuan di kawasan TTAU
Sebagian besar negara-negara Arab menunjukkan pola yang
mendekati kesetaraan gender dalam bidang kesehatan dan
pendidikan (dengan jumlah perempuan melebihi laki-laki
di tingkat pendidikan tinggi). Hal ini menaikkan nilai Indeks
Pembangunan Manusia, yang memungkinkan mereka
mencatat rekor kemajuan tercepat sedunia sejak 1970-an
(Forum Ekonomi Dunia, 2014). Pendapatan per kapita yang
lebih tinggi menyertai kemajuan ini dalam pembangunan
manusia. Namun, pembangunan positif ternyata tidak
mengarah ke peningkatan partisipasi ekonomi perempuan
seperti halnya di belahan bumi lain.
Kombinasi tren ini khusus untuk kawasan TTAU dan
disebutkan dalam laporan Bank Dunia sebagai ‘teka-teka TTAU’
(Bank Dunia, 2013a). Tetapi, teka-teki ini dapat dipecahkan
jika kita mempertimbangkan dua poin. Pertama, terdapat
masalah sifat patriarkat khusus dalam masyarakat TTAU yang
ditandai dengan segregasi antara ‘pribadi’ dan ‘publik’ yang
membingkai dan membentuk peran gender; dan, kedua, sifat
khusus pertumbuhan ekonomi di kawasan TTAU yang pada
112