Islam dan Kebebasan

dalam pemerintahan atau sebagai hakim (Darwish, 1998).
Penafsiran tersebut dalam skala besar menginformasikan
norma sosial budaya dan anggapan dan perilaku yang bersifat
umum. Masalah ini rumit dan tidak dapat diatasi dengan
satu bab, tetapi harus setidaknya ditandai agar diperhatikan
dalam penelitian dan analisis lebih lanjut. Partisipasi ekonomi
perempuan di kawasan TTAU tidak dapat ditingkatkan tanpa
menentang norma sosial budaya yang dipanas-panasi oleh
(dan yang mengobarkan) penafsiran agama.
Kesimpulan
Lingkup luas TTAU, yang terdiri dari kawasan yang sangat
beragam dan situasi masing-masing negara, ciri-ciri
demografis, dan perincian budaya, menyulitkan penarikan
generalisasi. Namun, ada banyak ciri-ciri kawasan yang samasama
dipakai oleh seluruh negara. Dua ciri utamanya adalah
sifat patriarkat masyarakat dan penghalang yang sama yang
membatasi partisipasi ekonomi perempuan.
Meskipun contoh diskriminasi berbeda antara satu negara
dengan negara lainnya, bentuknya masih dalam satu kategori
yang diringkas di atas (lihat hlm 104-5).
Serangkaian saran untuk kawasan ini hanya dapat digunakan
sebagai kerangka umum mengingat sifatnya yang beragam.
Namun, peningkatan kebebasan ekonomi dan pengurangan
beban peraturan terkait bisnis akan dengan nyata memberikan
lebih banyak peluang bagi perempuan menjadi sejahtera.
Lebih lanjut, sudah dipahami bahwa otonomi perempuan
yang lebih luas cenderung naik seiring dengan peningkatan
kemakmuran secara umum. Bukanlah kebijakan khusus gender
yang dibutuhkan, tetapi lingkungan kebebasan ekonomi yang
lebih umum. Namun, suksesi kebijakan dan penerapannya
harus sensitif dengan kebutuhan perempuan.
Kesenjangan antara hasil pendidikan dan permintaan
ketenagakerjaan pasar di TTAU harus dibahas. Lebih lanjut
123