Islam dan Kebebasan

esar pos layanan sipil dengan gaji lebih tinggi daripada yang
dibayarkan di sektor swasta.
Model dominan negara-negara Muslim dan Arab mereproduksi
model kerajaan Arab dan kekaisaran Ottoman. Model ini
merehabilitasi aristokrasi negara dengan sektor publik yang
besar, tingkat redistribusi dan sistem yang tinggi yang ditandai
dengan kronisme dan korupsi. Kemandirian sering kali
mengarah pada dirigisme, sosialisme dan hipernasionalisme.
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh hal-hal di luar Islam.
Memang, ini adalah hakikat pemerintahan dan kediktatoran
militer secara umum terlepas dari apakah mereka digabungkan
dengan otoritas agama atau tidak.
Kegagalan ekonomi pasar yang menjadi konsolidasi di negaranegara
Muslim adalah akibat dari semacam Westernisasi yang
dipaksa, yang mengakibatkan berkembangnya ekonomi
sosialis dan ekonomi rente yang memusuhi prinsip-prinsip
pasar bebas.
Liberalisasi palsu
Ketika liberalisasi terjadi, ia cenderung menjadi sangat
lambat. Pertama, muncul apa yang bisa digambarkan
sebagai ‘liberalisme superfisial’: impor barang konsumsi yang
berkualitas baik agak diliberalisasikan. Ini adalah kemajuan,
namun bukan liberalisme. Langkah lain, yang sering mendapat
tekanan dari IMF, adalah privatisasi. Implementasi sebenarnya
memakan waktu bertahun-tahun karena prosesnya bentrok
dengan kepentingan pribadi. Ada banyak monopoli yang
tahan, diperkuat oleh pekerjaan yang dilindungi yang mereka
wakili. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Al-Qur’an.
Hasil mengecewakan dari kegagalan kebijakan privatisasi
terutama disebabkan oleh beberapa prasyarat institusional
tertentu yang tidak diobservasi: aturan hukum, penghapusan
kontrol harga dan adanya persaingan bebas.
Memang, privatisasi sebagian besar dilakukan dalam konteks
ketidakpastian peraturan dan hukum. Ketiadaan atau kelemahan
181