Islam dan Kebebasan

hak komersil yang setara. Mereka diizinkan untuk membentuk
otoritas duniawi dan relijius yang mengatur urusan internal
dan eksternal mereka di masyarakat tempat mereka tinggal.
Berdasarkan praktik ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa
sistem hukum diperbolehkan di negara-negara Muslim. Para
dzimmi diadili sesuai dengan sistem hukum mereka jika
mereka menuntutnya. 26
Keberadaan beberapa sistem hukum merupakan bagian
penting dari kehidupan politik Muslim. Hal ini terlihat dari
zaman Nabi Muhammad SAW sampai runtuhnya negara
Utsmani. Selain itu, sistem hukum orang-orang Muslim dibagi
menjadi dua sub kelas: hukum gerejawi dan hukum adat.
Hukum gerejawi terdiri dari undang-undang yang didasarkan
pada interpretasi Al-Qur’an dan Sunnah. Hukum adat terdiri
dari undang-undang yang dibutuhkan dan dibuat oleh para
penguasa. Negara Utsmani mengubah sistem ganda ini dan
membuatnya menjadi lebih sistematis.
Politik sebagai bagian dari Syariah
Perkembangan model negara Muslim historis tidak memastikan
bahwa politik dan etika dikembangkan secara independen
dari agama. Buku yang ditulis tentang etika dan politik tidak
disukai oleh masyarakat atau penguasa. Untuk alasan ini, topik
seperti pemerintah dan hukum dalam Islam dianggap sebagai
judul disiplin ilmu seperti Fiqih (fiqih Islam) dan Kalam (teologi
Islam) dalam sumber klasik. Sebagai hasil dari ini, istilah dan
pendekatan politik yang muncul diterima sebagai bagian dari
kepercayaan Islam.
Keyakinan Islam secara tradisional dibagi menjadi empat
bagian.
• Keyakinan: ini termasuk prinsip kepercayaan seperti
percaya kepada Allah, para Nabi, kitab suci dan akhirat.
• Beribadah, termasuk shalat, puasa dan zakat (amalan
Islam).
26 Ibn Qayyim al-Cavziyya, Ahkamu Ahli’d-Dhimme [Hukum Dzimmi].
148