Islam dan Kebebasan

Hukum Islam pada umumnya adalah kerangka kerja di mana
individu dan institusi perantara masyarakat membuat kontrak
untuk mengatur hubungan dan tindakan mereka, termasuk
usaha bisnis mereka. Dengan demikian, pemenuhan kontrak
segera muncul setelah do’a dan amal dalam daftar apa yang
mendefinisikan kebenaran (2:177). Institusi formal dan informal
yang muncul melalui kerangka hukum Islam ini, yang sangat
menguntungkan untuk memasuki perusahaan dan pasar
bebas, menjelaskan keberhasilan Muslim Spanyol.
Kontrak dari berbagai jenis diatur oleh Syariah dan tunduk pada
konsep halal dan haram. Kontrak pada dasarnya didasarkan
pada kehendak bebas para pihak dan harus mewujudkan
ungkapan sebenarnya dari niat mereka. Kegiatan ekonomi
berdasarkan kontrak tersirat juga diimbangi oleh berbagai hal
yang sekarang disebut prinsip kesetaraan untuk memastikan
pengaruh yang tidak semestinya dan kurangnya keadilan, yang
berkaitan dengan pertanyaan tentang kompetensi, validitas,
pembatalan dan kerusakan.
Jadi, bisa dikatakan bahwa dalam Islam setiap kontrak pada
dasarnya sah asalkan tidak bertentangan dengan teks eksplisit
Al-Qur’an dan Sunnah. Allah berfirman di dalam Al-Qur’an di
Surat al-Maidah: ‘Hai orang-orang yang beriman, penuhilah
aqad-aqad itu.’ (5:1). Seorang Muslim yang melanggar
kewajiban kontraktual tidak hanya melanggar kontrak, namun
juga perintah tegas dari Allah. Oleh karena itu, hal itu akan
memunculkan dia bukan hanya untuk pertanggungjawaban
perdata tetapi juga atas pembalasan ilahi.
Kompetisi
Al-Qur’an mendorong kompetisi untuk mendapatkan
keuntungan dari hubungan dengan Tuhan. Hal ini tidak hanya
menyangkut kehidupan akhirat, namun juga kehidupan
duniawi.
Islam mendorong persaingan dengan membatasi distorsi
terhadap harga dan kontrol negara terhadap harga. Nabi juga
174