Islam dan Kebebasan

menerapkannya untuk tujuan melindungi hak-hak masyarakat;
menerapkan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh
Allah; dan melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk
membuktikan bahwa Islam lebih unggul dari agama lain.
Selain itu, Khalifah bertanggung jawab untuk mempersiapkan
pertempuran melawan orang-orang yang ingin menyakiti
orang-orang Muslim.
Dalam buku Al-Mawardi, kita dapat menemukan karakteristik
model negara periode awal. Bertindak sesuai dengan agama
Islam, menyebarkan dan melindunginya merupakan tugas
negara. Belum ada perbedaan antara agama dan politik dalam
pengalaman historis dan politik umat Islam. Kepala negara
mewakili otoritas tertinggi agama dan duniawi, dengan judul
Khalifah (Zaman, 1997: 208). Untuk alasan ini, negara Muslim
bukanlah negara sekuler. Namun, sulit juga mengklaim bahwa
hal itu merupakan teokrasi penuh, karena Khalifah, meskipun
dia adalah pemimpin duniawi dan religius, dia bukanlah orang
yang memiliki sifat spiritual. Keputusannya tidak mengikat
dalam hal agama; mereka hanya contoh saja. Kepala negara
tidak memiliki keunggulan spiritual atas Muslim lainnya, dan
tidak memerintah negara atas nama Allah. Selain itu, Khalifah
memiliki wewenang untuk membuat hukum negara hanya
jika hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan
perintah Allah.
Yang juga penting adalah ‘dzimmi’. Dzimmi adalah orangorang
non-Muslim yang menerima otoritas politik Muslim.
Mereka dibatasi oleh berbagai undang-undang dan, tidak
seperti Muslim, membayar pajak tambahan yang disebut ‘pajak
jajak pendapat’ (jizya). Sebagai gantinya, mereka dikecualikan
dari dinas militer dan beberapa tanggung jawab lainnya.
Negara menjamin keamanan properti dan kehidupan mereka.
Praktek ini didasarkan pada ayat-ayat (Al-Mumtahanah 60:
9): ‘Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berperilaku
adil terhadap mereka yang tidak memerangimu’; dan atas
kesepakatan Nabi Muhammad SAW dengan orang Yahudi
dan Kristen di Madinah. Kaum dzimmi dan Muslim memiliki
147