Islam dan Kebebasan

Terminologi seperti “Negara Islam” atau ”Khilafah” telah dikenal
luas di berbagai media yang berbeda dan ketidakjelasannya
digunakan untuk memengaruhi kita agar merefleksikannya
dalam sebuah pertanyaan besar: dapatkah Islam sebagai
agama dipisahkan dari politik dan dapat cocok dengan
kebebasan politik, ekonomi, dan sosial?
Seperti disebutkan oleh penulis dalam bab dua buku ini, Atilla
Yahya dan Bican Sahin, pertanyaan ini memiliki 2 jawaban,
sebuah jawaban dari kalangan Islamis dan jawaban dari
kalangan Islam liberal. Berdasarkan pendekatan pertama,
Islam adalah sebuah sistem lengkap yang mencakup area
pribadi maupun area publik dan karena itulah Islam tak dapat
dipisahkan dari politik. Pandangan ini menafikan pilihan
pribadi dan padanannya di dunia politik, yaitu demokrasi.
Sebuah negara yang berdasar pada pemahaman tersebut
mengatur setiap aspek hidup dan tak meninggalkan ruang
untuk kebebasan sipil, kemajemukan, dan hak-hak kaum
minoritas.
Jawaban kedua dan yang paling jelas berasal dari kaum
Muslimin liberal, yang menekankan bahwa pada dasarnya
Islam dan sistem demokratis liberal cocok satu sama lain atau
setidaknya Islam tidak banyak berbicara tentang kehidupan
masyarakat Muslim.
Atilla Yayla dan Bican Sahin memahami bahwa pendekatan
pertama menjadi lebih dominan dalam dunia Islam. Peradaban
Islam tumbuh subur ketika menjalin komunikasi dengan
peradaban lainnya, dan hal sebaliknya akan terjadi jika Islam
menutup diri. Kadang-kadang, rasa rendah diri di kancah politik
dan ekonomi dibandingkan dengan dunia Barat membuat
kaum Muslimin melekat pada sebuah identitas yang berasal
dari agamanya dan menolak pandangan dunia luar. Faktorfaktor
sejarah juga berpengaruh terhadap penyakit intelektual
ini, seperti disebutkan oleh Mustafa Acar dalam bab ketiga
buku ini. Salah satu faktor sejarah yang diidentifikasi oleh Acar
adalah invasi bangsa Mongol terhadap wilayah umat Islam
pada abad ke-13. Faktor lainnya adalah kekalahan kalangan
7