Islam dan Kebebasan

keuangan Islam beroperasi agar mereka dapat sepenuhnya
mencapai aspirasi asli. Namun, meski ada beberapa kebenaran
dalam diagnosis seperti ini, solusi yang diajukan jauh dari tidak
berbahaya.
Keuangan Islam: sebuah ulasan
Setiap agama memiliki sejumlah prinsip, termasuk di bidang
ekonomi dan sosial. Sama seperti Kekristenan yang memiliki
ajaran sosial, yang di Gereja Katolik lebih formal ditetapkan
sebagai ‘ajaran sosial Katolik’, Islam mencakup pandangannya
sendiri tentang ekonomi dan masyarakat. Keuangan Islam
dikatakan sebagai ekspresi ekonomi yang praktis dilihat
melalui lensa Islami. Hal ini mengkristal dalam maksim al-kharaj
bi al-dhaman dan al-ghanum bi al-gharam (‘seseorang harus
menanggung kerugian, jika ada, jika dia ingin mendapatkan
keuntungan atas investasinya’ (Ayub, 2007: 81)).
Visi ini berpusat pada riba (bunga), gharar (ketidakpastian)
dan maysir (judi). Transaksi dilarang jika satu pihak diberi
kompensasi dengan bunga atau jika keberadaan objek
transaksi tidak diketahui atau berdasarkan syarat kontrak yang
tidak jelas. Aturan seperti itu ada untuk mencegah pengayaan
yang tidak adil. Seiring dengan keterbatasan ini, Islam melarang
mengkonsumsi, memproduksi atau membiayai barang dan
jasa haram (tidak bersyariat) seperti alkohol, daging babi,
pornografi dan perjudian.
Terlepas dari pembatasan ini, keuangan Islam menanggapi
kebutuhan yang sama seperti pembiayaan konvensional, yang
menghubungkan permintaan dan penyediaan dana yang
dapat diinvestasikan. Seperti halnya keuangan konvensional,
keuangan Islam, yang digambarkan sebagai penerapan
hukum Islam di zaman modern, bergantung pada mekanisme
keuangan dasar (kontrak) yang sesuai dengan ajaran Islam.
Mekanisme ini antara lain mudharabah, musyarakah, bay’
salam, murabahah dan ijarah. Kontrak mudharabah sangat
dekat dengan pembiayaan modal ventura konvensional
di mana investor memiliki risiko dalam usaha tersebut dan
187