Islam dan Kebebasan

meraih kemajuan perekonomian dan masyarakatnya
terjerumus ke dalam jurang kemiskinan selama beberapa
dekade. Elit politik penguasa mengontrol perekonomian
secara penuh untuk mengendalikan pihak-pihak yang
berpotensi menjadi oposisi terhadap misi totaliter mereka
yang bertujuan untuk memunculkan figur publik kembali
dan mengubah tatanan masyarakat.
Karena itulah, wujud rezim politik Turki sebelum tahun
1950 terlihat seperti rezim yang ingin dihindari oleh
bangsa-bangsa Arab pada masa kini. Rakyat Turki
menumbangkan kediktatoran ini melalui pemilu dan
mulai menegakkan demokrasi. Setelah ‘Arab Spring’, jika
ada pelajaran yang harus dipelajari oleh umat Islam dari
reformasi Turki, maka mereka harus mempelajari Turki
pasca 1950, bukan pra-1950
Kesimpulan
Pertanyaan terpenting yang dihadapi oleh mereka yang
tinggal di negeri-negeri mayoritas Muslim dalam membangun
sistem politik ideal terkait dengan dasar-dasar sistem tersebut.
Banyak orang yang berpendapat bahwa sistem yang baik harus
berlandaskan pada kebenaran abadi atau hakikat. Sayangnya,
meskipun banyak orang yang ingin hidup di bawah naungan
kerajaan hakikat, banyak pula perbedaan di antara mereka
tentang definisinya. Beberapa pihak menemukan hakikat dalam
agama, beberapa pihak lainnya menemukan pada kesukuan,
sebagian lain menemukan dalam ilmu pengetahuan, dan
sebagian lainnya lagi dalam ideologi. Di mana pun keberadaan
hakikat ini, sistem apa pun yang mengandalkan pada satu
hakikat saja pasti akan berujung pada penindasan. Karena tiap
orang atau kelompok masyarakat menemukan hakikat yang
berbeda-beda satu sama lain, maka pemaksaan satu hakikat
terhadap orang/pihak lain selalu berujung pada penindasan,
perang, dan pertumpahan darah.
Oleh karena itu, yang harus kita lakukan bukanlah menyusun
sistem politik yang tergantung pada hakikat ini atau hakikat itu,
31