Islam dan Kebebasan

demokrasi dan sekularisme politik. Kaum reformis mengklaim
bahwa agama dan politik harus dipisahkan satu sama lain dan
menunjukkan bahwa umat Islam harus mengambil nilai-nilai
politik dan ilmu pengetahuan tentang Barat sebagaimana
adanya. Menurut reformis, Al-Qur’an dan Sunnah tidak
mencakup penilaian tentang politik: yang harus diserahkan
pada penilaian hati-hati terhadap pribadi manusia. Pelopor
pendekatan ini adalah Sir Sayyid Ahmad Khan dari India.
Sayyid Ahmad Khan (1817-98) mengklaim bahwa penafsiran
Islam saat ini bertentangan dengan perkembangan sains dan
seni dan inilah alasan mengapa dunia Muslim ditinggalkan. Dia
mencoba untuk menyesuaikan pendekatan agama alamiah di
dunia Barat (dalam Era Pencerahan) kepada Islam. Ahmad Khan
memengaruhi ‘Ali ‘Abd al-Raziq (1888–1966) di Mesir. ‘Abd al-
Raziq, dalam bukunya, Al-Islam wa Usul Al-Hukm, menyatakan
bahwa Syariah Islam hanya bersifat spiritual dan tidak memiliki
undang-undang serta peraturan untuk politik dan masalah
duniawi. Dia berpendapat bahwa permasalahan ini diserahkan
pada penilaian manusia. Berdasarkan ‘Abd al-Raziq, Islam telah
meninggalkan masalah duniawi dan politik atas inisiatif orangorang
yang beriman. Peraturan tentang perubahan kehidupan
sosial di setiap periode, dan salah jika menganggap praktik
pada periode tertentu sebagai dasar Islam (Ab-durrazık, 1995:
42).
Telah terjadi diskusi yang meriah tentang hubungan antara
Islam dan politik sejak abad ke-19 sebagai akibat dari trauma
atas penjajahan. Wacana politik yang berpusat pada agama
yang dimulai dengan kaum Islamis sebagai teologi ‘kembali
ke dasar’, ‘pembaharuan’ dan ‘kebangkitan kembali’ berubah
menjadi teologi perlawanan, yang diadu dengan kediktatoran
sekuler pada paruh kedua abad ke-20.
Dari Pan-Islamisme hingga jihadisme
Gerakan jihadi menjadi aktor politik di dunia Muslim pada
pertengahan abad ke-20, yang berasal dari gerakan Pan-Islam.
Namun, ada banyak perbedaan antara Pan-Islamis dan jihadis
156