Islam dan Kebebasan

praktik buruk para diktator adalah dalam bentuk oposisi politik.
Namun, ketika oposisi politik semacam itu dihadapkan pada
kekuasaan pemerintah yang menggunakan kekerasan dan
pembunuhan, kepercayaan terhadap kembali-ke-dasar dan
pembaharuan diganti dengan gagasan perlawanan.
Tesis dasar para jihadis adalah bahwa diktator memproklamasikan
kedaulatan mereka sendiri setelah mereka
mengakhiri kedaulatan Allah. Dengan berbuat demikian,
mereka menjadikan orang-orang sebagai pelayan mereka
daripada hamba-hamba Allah. Alasan mengapa hal-hal buruk
yang terjadi pada orang-orang di bawah rezim ini adalah
bahwa orang-orang mematuhi ‘Fir’aun’ dan tiran ini.
Dengan demikian, mereka menyamakan para diktator dengan
Fir’aun yang menangkap Nabi Musa dan Yusuf, anak Yakub, di
Mesir. Dikatakan bahwa, ketika Fir’aun ini kehilangan kekuatan
politik mereka, kedaulatan Allah akan didirikan kembali dan
umat Islam akan dibebaskan. Abul Ala Maududi (1903-1979)
dan Sayyid Qutb (1906-1966) menjadi pelopor intelektual
jihadisme yang paling penting. Menurut Maududi dan Qutb,
sekularisme dan demokrasi adalah ‘alat untuk penjajahan
intelektual yang dipaksakan setelah penjajahan sebenarnya
oleh Barat di dunia Islam’ (Qutb, 1990: 114). Mereka menentang
nilai-nilai politik seperti demokrasi, pluralisme, toleransi
beragama, perlindungan perdamaian, kebebasan berekspresi
dan pemisahan agama dan negara karena mereka adalah
norma-norma Barat. Maududi dan Qutb menganggap diktator
sekuler seperti halnya kuda Trojan dikirim ke dunia Muslim.
Satu-satunya kedaulatan politik adalah milik Allah (Qutb, 1997).
Mereka mengkhawatirkan hampir setiap pemikiran yang
berasal dari dunia luar, dan mengklaim bahwa umat Islam tidak
membutuhkan apapun dari ‘orang-orang Barat yang sesat’.
Karena alasan ini, jihadisme didasarkan pada perlindungan
masyarakat, karena masyarakat semakin berubah dalam diri
mereka sendiri dan perjuangannya.
Konsep ‘kedaulatan Allah’ menjadi dasar proyek politik
Maududi. Ini memiliki banyak implikasi: hanya Allah yang
161