Islam dan Kebebasan

pembangunan menyelesaikan banyak pekerjaan penting
dalam menganalisis subordinasi perempuan dan sebabsebabnya
sekaligus menyampaikan saran terkait untuk
merobohkan siklus subordinasi dengan memberi perempuan
lebih banyak akses ke sumber daya, penerapannya sendiri
mendatangkan kelemahan besar dalam mengatasi subordinasi
perempuan secara terpisah dari situasi semacam ini dan sistem
sosial yang membentuknya. Kesadaran ini juga didorong oleh
meningkatnya kecaman dalam kesarjanaan feminis terhadap
ide memperlakukan perempuan sebagai satu kelompok
homogen terlepas dari situasi berbeda di tempat mereka
tinggal (ibid: 12).
Dengan fokus pada norma sosial-budaya dan bagaimana
kedudukan laki-laki dan perempuan dibentuk dan
dipertahankan, muncul paradigma baru yang juga dijadikan
sebagai kerangka kebijakan umum. Pendekatan gender dan
pembangunan membutuhkan kebijakan sensitif-gender di
semua bidang alih-alih kebijakan atau proyek khusus yang
diarahkan hanya untuk perempuan. Bahasa gender saat ini
menjadi istilah yang digunakan di bidang kebijakan dan
penerapan pembangunan. Namun, hasilnya tidak banyak
berbeda dengan hasil dari pendekatan perempuan dalam
pembangunan, terutama di negara-negara berkembang.
Barangkali kawasan TTAU mewakili kasus paling menantang
terkait mengangkat kedudukan perempuan dalam proses
pembangunan, dengan mempertimbangkan sifat patriarkat
kompleks serta faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan
yang semuanya memainkan peran.
Deklarasi dan kerangka aksi Beijing, yang diadopsi selama
Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan tahun 1995,
dan ditegaskan ulang oleh PBB tahun 2000, adalah kerangka
kebijakan global paling komprehensif yang telah memengaruhi
pembuatan kebijakan karena menyangkut perempuan di
seluruh dunia, termasuk kawasan TTAU. Dengan melihat sejauh
mana penerapan dan kepatuhan pada ketetapannya (oleh
pemerintah dan masyarakat sipil), nampak tantangan besar
110