Islam dan Kebebasan

penegakan hukum karena korupsi dan birokrasi membuat
sulit untuk menghilangkan praktik monopoli, memastikan
perlindungan investor, memungkinkan penciptaan dan
likuidasi perusahaan, serta mempromosikan perdagangan
yang dinamis. Apalagi, kurangnya kompetensi, transparansi
dan independensi peradilan tidak memberi insentif investasi
karena hak kepemilikan investor tidak terjamin. Di Aljazair,
misalnya, sistem peradilan sering digunakan oleh bisnis untuk
mengusir pesaing dari bisnis dan mempertahankan dominasi
pasar. Singkatnya, transaksi privatisasi berlangsung dalam
konteks di mana lingkungan hukum tidak sesuai atau tidak
dapat melindungi hak kepemilikan pribadi dan kebebasan
kontrak, karenanya catatan mereka yang buruk.
Kurangnya kebebasan dalam penetapan harga juga telah
menciptakan ketidakpastian. Oleh karena itu, tidak realistis
mengharapkan pengembangan sektor swasta yang dinamis.
Privatisasi utilitas utama (misalnya, air dan listrik) di negaranegara
Muslim sering dilakukan sementara harga dikendalikan.
Hal ini menjelaskan minimnya kepentingan investor, terutama
mengingat tingkat investasi yang dibutuhkan. Terlebih,
liberalisasi perdagangan setelah privatisasi menciptakan
lebih banyak ketidakpastian bagi pembeli perusahaan
publik sebelumnya. Dengan demikian, liberalisasi harga dan
perdagangan biasanya harus dilakukan sebelum pelaksanaan
program privatisasi.
Privatisasi sering dilakukan tanpa adanya pendirian mekanisme
untuk memungkinkan kompetisi yang efektif. Akibatnya,
mereka menyebabkan transformasi monopoli publik menjadi
monopoli pribadi, yang tidak efisien dan tidak diterima oleh
publik. Dengan tidak adanya persaingan bebas, ketika harga
diliberalisasi, mereka cenderung meningkat secara dramatis
dan ini menyebabkan keresahan sosial. Dari perspektif ini,
keberhasilan privatisasi bergantung pada menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi persaingan yang sehat dan
terbuka. Oleh karena itu, penting untuk mencegah terciptanya
kartel, monopoli dan praktik bisnis lainnya yang membatasi.
182