Islam dan Kebebasan

dikenal sebagai ijtihad. Bila ada kesepakatan umum
sebagai akibat dari pelaksanaan penalaran semacam
itu, maka konsensus (ijma) ini akan dianggap memiliki
status kebenaran tertentu dan tidak diragukan lagi.
Mengenai kontrak, ahli hukum Islam (fuqaha)
mengelompokkan mereka ke dalam kelas-kelas dengan
peraturan khas mereka sendiri. Pada umumnya, dinyatakan
bahwa hukum Islam tidak mengenal teori kontrak secara
umum. Oleh karena itu, Chéhata (1971: 44) menggambarkan
hukum Islam sebagai hukum empiris: ‘Dalam struktur luarnya’,
dia menulis, ‘hukum Islam adalah semacam hukum kasus.’
Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa buku-buku fiqh
(hukum yurisprudensi Islam) tidak mengandung teori kontrak
umum. Oleh karena itu, perkembangan hukum kontrak Islam
adalah hasil metode yang dilakukan oleh para ahli hukum
Islam untuk mengembangkan sistem pengkategorian
kontrak. Mereka mencoba membuat setiap kontrak berdiri
berdasarkan moral sesuai dengan visi Islam.
Secara umum, kontrak ini diteliti dari dua sudut pandang.
Mereka diteliti karena validitas hukumnya (mulai dari sahih
‘valid’ hingga batil ‘tidak ada dan kosong’). Dan mereka diteliti
dari sudut pandang agama (mulai dari wajib ‘keharusan’ hingga
haram ‘terlarang’ atau ‘tidak sesuai syariah’).
Idealisme Keuangan Syariah
Literatur tentang pelaksanaan keuangan Islam telah berusaha
untuk membenarkan, secara ekonomi dan sosial, perlunya
mengadopsi praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam
dan secara eksklusif didasarkan pada paradigma pembagian
untung rugi, dengan menggunakan kontrak pembagian
untung rugi.
Inilah bagaimana gelombang pertama literatur keuangan
Islam telah mengatasi masalah pembuktian superioritas
sistem keuangan Islam vis-à-vis mitra Baratnya mengandalkan
pinjaman bunga. Menurut literatur ini, sebuah sistem yang
191