Islam dan Kebebasan

peran mereka dalam agama dan budaya. Tujuan politik terbesar
Afghani dan pengikutnya adalah pembentukan Uni Islam dan
Dewan Islam sebagai bentuk badan konsultasi negara-negara
Islam. Negara Utsmani mengadopsi Pan-Islamisme sebagai
kebijakan negara selama tahun 1876-1923, ketika negara itu
akan runtuh.
Pan-Islamis moderat terhadap nilai-nilai sekuler seperti
demokrasi dan hak asasi manusia. Dewan Islam digunakan
sebagai manifestasi dari istilah ‘demokrasi’ di dunia Muslim
oleh kaum modernis seperti Jamal al-Din al-Afghani dan
Muhammad Abduh. Pan-Islamis selalu mengklaim nilai-nilai
yang berasal dari tradisi politik liberal Eropa. Hasan al-Banna
(1906-49), yang mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin di
Mesir, Rached Ghannouchi (1941-), yang merupakan pemimpin
An-Nahda di Tunisia, dan Gerakan Visi Nasional yang dipimpin
oleh Necmettin Erbakan (1926- 2011) di Turki berdasarkan
pandangan politik mereka tentang wacana demokratis. Pan-
Islamis tidak pernah melihat perjuangan bersenjata dan
kekerasan sebagai metode untuk mencari hak.
Sikap umum Pan-Islamis adalah bahwa Muslim harus mengatasi
masalah mereka dengan pengetahuan, pekerjaan, ketulusan
dan nilai moral yang baik. Namun, beberapa Pan-Islamis
menolak pemisahan agama-negara, dan mempertahankan
demokrasi, prinsip-prinsip dasar yang didefinisikan menurut
sumber-sumber utama Islam. Pan-Islamis modern lainnya,
di sisi lain, sangat membela sekularisme politik. Meskipun
Erbakan dan Ghannouchi menentang bentuk sekularisme
yang membuat orang-orang religius menjauh dari kehidupan
politik, mereka menganggap gagasan untuk memisahkan
politik dari agama dan ideologi, sehingga mensekulerasikan
negara.
Gerakan politik penting lainnya dalam masa penjajahan
adalah reformisme. Munculnya reformisme berawal dari waktu
bersamaan dengan munculnya Pan-Islamisme. Reformisme
mencoba membuat nilai-nilai dan praktik Islam dalam
kehidupan modern sesuai satu sama lain dan memproklamirkan
155