vol viii no 1 juli 2013

Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer
Di sini, pengertian pemuda memiliki makna lebih luas ketimbang
sebelumnya. Mereka banyak berasal dari daerah dan kota-kota kecil,
di mana pendidikan bukan menjadi bagian identitas mereka. Namun,
di tengah situasi revolusi, mereka mendapatkan embel-embel sebutan
“pejuang”, “pelopor”, atau kaum republiken. Banyak di antara mereka
juga bergabung ke organisasi-organisasi bersenjata, seperti Tentara
Nasional Indonesia (TNI), laskar-laskar, organisasi perjuangan lainnya.
Ketiga, pada masa demokrasi terpimpin, generasi baru anak muda disebut
dengan “Angkatan 57”. Generasi ini lahir dari situasi banyaknya partai
politik dan kerentanan keberpihakan Presiden ke salah satu partai besar,
dalam hal ini PKI. Berdirinya kesatuan-kesatuan aksi, seperti KAMI,
KAPI, dan KAPPI adalah bentuk sikap politik kritis mereka. Keempat,
pada masa Orde Baru, di mana anak muda dijauhkan dan dihindari
dalam urusan politik dan gerakan. Definisi anak muda didepolitisasi dan
dibonsai sebagai anak remaja. Kata remaja ini merujuk pada ABG (Anak
Baru Gede), yang digambarkan sebagai ‘kumpulan orang yang belum
matang, cenderung bergerombol, kadangkala mengenakan seragam
sekolah, tidak disiplin, gampang naik darah, liar, dan terutama menjadi
bagian yang tidak penting.
Islamisasi Ruang Publik Pasca Rezim Orde Baru
Peristiwa 1965-1966, dengan terbunuhnya 1 juta manusia Indonesia
atas nama PKI dan di-PKI-kan, yang dicampuradukan dengan Gerakan
30 September, diiringi dengan “penyerahan wewenang” dari Soekarno
melalui Supersemar (Surat Perintah Umum 11 Maret), membuat Soeharto
naik menjadi orang nomor satu di Indonesia. Pembersihan “sampai
keakar-akarnya” atas mereka yang disebut, dianggap, dan berafiliasi
dengan komunis (baca: PKI) dan pembuatan fiksi sejarah mengenai
PKI dan Gerwani yang telah membunuh tujuh Jenderal, menjadi alat
indoktrinasi rejim Soeharto melalui sistem pemerintahannya. Setelah
orang-orang komunis dianggap sudah ‘tidak terlalu’ menjadi ancaman, di
tengah penguatan struktur pemerintahannya, rezim Soeharto kemudian
membuat terapi kejut kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam
yang dianggap menjadi ancaman di tengah ideologisasi tunggal Pancasila
yang diterapkan. Meskipun diakui, organisasi-organisasi Islam inilah
yang membantu rezim Soeharto ‘membersihkan’ kepada mereka yang
dianggap PKI dan di-PKI-kan. Dua peristiwa pembantaian komunitas
136 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013