vol viii no 1 juli 2013

Pemetaan Problem Radikalisme di SMU
Negeri di 4 Daerah
sekolah-sekolah tersebut untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang
digelar di daerah kota. Dengan cara seperti ini, organisasi-organisasi
tersebut tetap bisa melakukan penetrasi kepada para aktivis Rohis dan
memiliki ikatan dengan mereka walaupun sekolah mereka jauh di
pedalaman.
Organisasi-organisasi Islam yang membuat jaringan dengan sekolahsekolah
biasanya memiliki standar, baik dalam metode pengajaran
maupun materinya. Mereka “menggarap” para aktivis Rohis itu secara
sistematis. Hal ini bisa dilihat dari modul mentoring, bahan ceramah/
khutbah, buku dan majalah di perpustakaan, mentoring Rohis, kajiankajian
atau pengajian agama di dalam maupun luar lingkungan sekolah
yang sangat terencana.
Muatan politik dari materi pengajaran itu pun sangat kental. Hal
ini terlihat, misalnya, dalam modul mentoring SMAN 6 Yogyakarta
tahun ajaran 2011-2012, yang dibuat oleh tim pengelola mentoring
SMAN 6 Yogyakarta halaman 42-43 dengan tema Ghozwul Fikri (GF).
Di situ disebutkan bahwa GF adalah penyerangan dengan berbagai
cara terhadap pemikiran umat Islam guna mengubah apa yang ada di
dalamnya sehingga tidak lagi bisa mengeluarkan darinya hal-hal yang
benar karena telah bercampur aduk dengan hal-hal tak islami. Dalam
modul mentoring ini tertulis bahwa penyebaran paham Nasionalisme
ialah penyerangan terhadap Islam dari dalam. Nasionalisme disebutkan
sebagai paham yang membunuh ruh Ukhuwah Islamiyah yang merupakan
azas kekuatan umat Islam.
Tidak terlalu jelas modul itu dibuat oleh dan untuk kepentingan
organisasi apa. Yang pasti bukan kepentingan sekolah. Selain itu, sulit
juga mengorek informasi dari para responden yang mau berterus terang
untuk siapa mereka bekerja dan ke mana nantinya para aktivis Rohis
itu akan diarahkan. Hanya beberapa petunjuk saja yang mungkin dapat
dijadikan pegangan. Misalnya, para siswa SMA 9 Yogyakarta yang
mengikuti program liqa’ di sekolah pernah melihat beberapa alumninya
yang menjadi pengajar mentoring pada Rohis memakai atribut PKS.
Apakah ini berarti bahwa sekolah (dan khususnya para aktivis Rohis)
telah dijadikan lahan oleh PKS untuk merekrut kader politik mereka?
Masih perlu penelusuran lebih jauh lagi.
Sikap skeptis ini perlu ditaruh di muka mengingat bahwa PKS bukan
184 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013