vol viii no 1 juli 2013

Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan
telah diubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Pusat
Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud RI, Dinas Pendidikan di wilayah
program, seluruh kepala sekolah SMU Negeri di wilayah program, guru
PAI dan PKn, serta pelajar di sekolah-sekolah umum negeri yang terlibat
dalam program ini.
Pertanyaannya, apa pasal selama ini Negara terkesan abai terhadap peran
yang cukup sentral tersebut? Dalam pengamatan ketika berkomunikasi
dan berinteraksi selama program bergulir, MAARIF Institute menemukan
masih adanya gap pemahaman di kalangan para pemangku kebijakan
baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal terkait isu-isu toleransi,
pluralisme, kebhinnekaan, dan perlindungan terhadap kelompok
minoritas yang sesungguhnya adalah kewajiban perlindungan terhadap
setiap warga Negara bangsa ini. Gap pemahaman ini menjadikan para
pemangku kebijakan terlihat gagap dan kikuk dalam menghadapi
problem radikalisme yang tengah menguat di institusi pendidikan umum
negeri.
Dalam perjalanan program ini, MAARIF Institute menemukan
beberapa hambatan yang cukup signifikan, di antaranya, Pertama, adanya
kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sipil terhadap
beberapa isu seperti pluralisme agama, kebhinnekaan, pendirian rumah
ibadah, Ahmadiyah, Syi’ah, dan beberapa isu lainnya, merupakan masalah
signifikan yang dapat mengaburkan pandangan toleran dan terbuka di
Indonesia. 22 Selama ini pemerintah, terutama melalui Kementerian
Agama selalu memberikan suara sumbang terkait isu-isu tersebut dan
bersikap diskriminatif terhadap beberapa kelompok minoritas tersebut.
Dengan demikian, bisa dikatakan, bahwa pemerintah tidak cukup
toleran dalam menyikapi pluralitas dan perbedaan yang ada di Indonesia
ini.
Ketika MAARIF Institute menggulirkan program advokasi yang
mengarusutamakan nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, anti diskriminasi,
dan inklusif ini; maka logika, pandangan dan sikap pemerintah seperti
di atas sangat bertolak belakang dan kontraproduktif dengan upaya
22 Cara pandang eksklusif terhadap isu-isu tertentu seperti pluralisme agama, dan penghargaan terhadap
perbedaan masih saja ditemukan di kalangan para pemangku kebijakan. Dalam sebuah diskusi review naskah
buku materi pengayaan, kami mendapati stakeholder di tingkat pusat yang terlibat dalam program ini menolak
pandangan-pandangan inklusif terhadap perbedaan. Dan fenomena tersebut juga kami dapati pada banyak
stakeholder di daerah.
166
MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013