vol viii no 1 juli 2013

Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer
pun menggunakan label halal, tak hanya sebagai bagian dari jaminan
halal namun lebih dari itu, menunjukkan kehadiran segmentasi pasar
baru yang tentu membutuhkan treatment marketing baru.
Pasca rezim Orde Baru, geliat ekspresi Islam di ruang publik semakin
marak. Hal ini bisa dimungkinkan karena dua hal. Pertama, reformasi
yang terjadi memberikan ruang kebebasan berekspresi yang jauh lebih
luas; kedua, desentralisasi, yang mengurangi kekuasan pemerintah pusat
dan mengakui otoritas daerah yang jauh lebih besar. Ruang ekspresi yang
lebih luas ini membuka jalan bagi kelompok-kelompok baru dan mereka
yang dulu direpresi di bawah rezim Soeharto untuk tampil lebih leluasa
dalam mengekspresikan dan menguatkan identitas keagamaannya.
Dalam konteks ini, Islamisasi ruang publik bisa dimaklumi sebagai
konsekuensi logis demokrasi. Di lain sisi, penegakan hukum, di tengah
arus sistem demokrasi dan fase transisi, masih terlihat lemah. Hal ini
mengakibatkan menguatnya aspirasi kelompok-kelompok Islamis dan
kecenderungan radikal yang seringkali melakukan aksi kekerasan untuk
mendominasi tuntunannya. Sementara itu, otoritas daerah melalui
desentralisasi di beberapa daerah memiliki sisi positif dan negatif. Sisi
positifnya adalah otoritas daerah bisa membawa pada kesejahteraan
dan keadilan sosial. Sisi negatifnya, menciptakan raja-raja kecil di tiap
daerah memungkinkan korupsi dapat meluas dan menguatnya ekspresi
keagamaan untuk menerapkan kehendaknya sehingga mengakibatkan
tindakan diskriminatif pada kelompok yang berbeda (Salim, Kailani, &
Azekiyah, 2011: 10).
Bertolak dari sini, proses Islamisasi ruang publik bisa dilihat melalui tiga
faktor yang saling terkait, yaitu gerakan, regulasi, dan budaya populer.
Pada aras gerakan, bermunculan organisasi kemasyarakatan Islam yang
menginginkan Islam sebagai dasar negara dan syariah sebagai hukum
setiap kebijakan. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI) adalah di antara ormas Islam tersebut. Sementara
itu, FPI (Front Pembela Islam), posisinya lebih pada organisasi
paramiliter keagamaan (religious vigilante). Dengan dalih membela atas
nama Islam, mereka kerap melakukan transaksi politik yang berimbas
pada kepentingan ekonomi yang akan didapatkan, khususnya dalam
melakukan razia ke diskotik-diskotik yang dianggap tidak mencerminkan
nilai-nilai keislaman. Fakta ini, seperti ditulis oleh Greg Fealy dan Sally
White dalam pendahuluan buku Ustadz Seleb, Bisnis Moral, & Fatwa
138 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013