20.11.2014 Views

vol viii no 1 juli 2013

vol viii no 1 juli 2013

vol viii no 1 juli 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pemetaan Problem Radikalisme di SMU<br />

Negeri di 4 Daerah<br />

kelompok ini tidak mendapatkan restu dari pemerintah daerah melalui<br />

Perda Syariah, namun gerak langkahnya sangat agresif. Mereka aktif<br />

melakukan infiltrasi ke kantong-kantong masyarakat seperti masjid,<br />

perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah. Dari segi strategi gerakan, mereka<br />

terbagi ke dalam dua kelompok, yakni organisasi massa (ormas) Islam<br />

yang sangat vokal menyuarakan penegakan syariah dan khilafah seperti<br />

HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan partai politik yang berasaskan Islam<br />

seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).<br />

Kedua jenis organisasi itu secara serempak melakukan penetrasi ke<br />

kantong-kantong Islam yang sudah ada dan terlembaga secara mapan.<br />

Maka atas dasar itu, misalnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah<br />

mengeluarkan SK Nomor 149/2006 yang berisi antara lain peringatan<br />

agar seluruh anggotanya mewaspadai partai politik bersayap dakwah yang<br />

melancarkan misi dan infiltrasinya ke seluruh organisasi dan amal usaha<br />

Muhammadiyah (Keputusan: butir 2).<br />

Tidak hanya Muhammadiyah, ormas NU (Nahdlatul Ulama) pun<br />

merasa resah dengan infiltrasi kelompok-kelompok radikal yang ingin<br />

mengganti dasar dan bentuk Negara. Dalam sebuah kesempatan Bahtsul<br />

Masa’il di Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur,<br />

pada awal November 2007, para ulama NU mengecam sistem “Khilafah<br />

Islamiyah” karena hal itu dianggap akan mengancam NKRI dan<br />

memunculkan disintegrasi dalam keragaman agama. Dalam forum itu<br />

juga dikeluarkan himbauan kepada kaum Nahdliyin untuk mewaspadai<br />

gerakan pengambilalihan masjid-masjid NU oleh kelompok radikal yang<br />

menganggap sesat masjid-masjid NU karena mempraktikkan amalan dan<br />

ritual yang tidak sesuai dengan manhaj salafi.<br />

SKPP Muhammadiyah merupakan respon dan keprihatinan terhadap<br />

laporan-laporan dari para anggotanya mengenai adanya infiltrasi politik<br />

ke dalam organisasi dan amal usaha Muhammadiyah. Dan SK itu<br />

dengan tegas menyebut Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (Keputusan:<br />

butir 3). Sementara itu walaupun para ulama NU tidak menyebut secara<br />

spesifik ormas yang ingin mengganti dasar dan bentuk negara, kita sudah<br />

mafhum bahwa yang dimaksud ialah Hizbut Tahrir Indonesia atau<br />

HTI yang memang sangat vokal menyuarakan pembentukan Khilafah<br />

Islamiyah. Sedangkan kelompok radikal yang ditengarai mengambil-alih<br />

masjid-masjid NU karena dianggap sesat ialah kelompok salafi-wahabi<br />

176 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli <strong>2013</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!