vol viii no 1 juli 2013
vol viii no 1 juli 2013
vol viii no 1 juli 2013
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pemetaan Problem Radikalisme di SMU<br />
Negeri di 4 Daerah<br />
kelompok ini tidak mendapatkan restu dari pemerintah daerah melalui<br />
Perda Syariah, namun gerak langkahnya sangat agresif. Mereka aktif<br />
melakukan infiltrasi ke kantong-kantong masyarakat seperti masjid,<br />
perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah. Dari segi strategi gerakan, mereka<br />
terbagi ke dalam dua kelompok, yakni organisasi massa (ormas) Islam<br />
yang sangat vokal menyuarakan penegakan syariah dan khilafah seperti<br />
HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan partai politik yang berasaskan Islam<br />
seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).<br />
Kedua jenis organisasi itu secara serempak melakukan penetrasi ke<br />
kantong-kantong Islam yang sudah ada dan terlembaga secara mapan.<br />
Maka atas dasar itu, misalnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah<br />
mengeluarkan SK Nomor 149/2006 yang berisi antara lain peringatan<br />
agar seluruh anggotanya mewaspadai partai politik bersayap dakwah yang<br />
melancarkan misi dan infiltrasinya ke seluruh organisasi dan amal usaha<br />
Muhammadiyah (Keputusan: butir 2).<br />
Tidak hanya Muhammadiyah, ormas NU (Nahdlatul Ulama) pun<br />
merasa resah dengan infiltrasi kelompok-kelompok radikal yang ingin<br />
mengganti dasar dan bentuk Negara. Dalam sebuah kesempatan Bahtsul<br />
Masa’il di Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur,<br />
pada awal November 2007, para ulama NU mengecam sistem “Khilafah<br />
Islamiyah” karena hal itu dianggap akan mengancam NKRI dan<br />
memunculkan disintegrasi dalam keragaman agama. Dalam forum itu<br />
juga dikeluarkan himbauan kepada kaum Nahdliyin untuk mewaspadai<br />
gerakan pengambilalihan masjid-masjid NU oleh kelompok radikal yang<br />
menganggap sesat masjid-masjid NU karena mempraktikkan amalan dan<br />
ritual yang tidak sesuai dengan manhaj salafi.<br />
SKPP Muhammadiyah merupakan respon dan keprihatinan terhadap<br />
laporan-laporan dari para anggotanya mengenai adanya infiltrasi politik<br />
ke dalam organisasi dan amal usaha Muhammadiyah. Dan SK itu<br />
dengan tegas menyebut Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (Keputusan:<br />
butir 3). Sementara itu walaupun para ulama NU tidak menyebut secara<br />
spesifik ormas yang ingin mengganti dasar dan bentuk negara, kita sudah<br />
mafhum bahwa yang dimaksud ialah Hizbut Tahrir Indonesia atau<br />
HTI yang memang sangat vokal menyuarakan pembentukan Khilafah<br />
Islamiyah. Sedangkan kelompok radikal yang ditengarai mengambil-alih<br />
masjid-masjid NU karena dianggap sesat ialah kelompok salafi-wahabi<br />
176 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli <strong>2013</strong>