vol viii no 1 juli 2013

Ahmad Baedowi
harus mengambil langkah serius dalam menyadarkan kembali makna
Pancasila sebagai basis kehidupan berbangsa dan bernegara yang faktanya
memang sangat majemuk ini.
Karena itu tak ada cara lain untuk kembali menyegarkan ingatan semua
lapisan masyarakat tentang fakta kemajemukan ini kecuali melalui proses
pendidikan yang benar. Ada dua strategi yang mungkin baik untuk
dicoba. Pertama, pastikan bahwa seluruh guru kita memahami pendekatan
lintas kurikulum (cross-curricula approach) dan kesediaan membagi waktu
dalam melakukan pendalaman materi keindonesiaan yang beragam dan
majemuk ke dalam seluruh mata ajar, termasuk pelajaran agama.
Strategi ini juga tidak terlalu tergantung dengan ruang dan waktu,
karena pembelajaran dapat dilakukan dengan begitu banyak model
instructional strategies yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemahaman
siswa. Pendekatan lintas kurikuler, di beberapa tempat, terbukti dapat
meningkatkan kapasitas guru karena seorang guru selalu berusaha untuk
menemukan topik baru yang sesuai dengan bidang studi tetapi berkaitan
langsung dengan kebutuhan siswa. Hal ini menyebabkan inovasi
pengembangan kurikulum menjadi lebih terbuka dan kreatif, terutama
untuk mengembangkan pendekatan context-based dalam pembelajaran.
Indikator-indikator di atas menujukkan bahwa pendekatan crosscurricular
sangat efektif jika menggunakan model pembelajaran berbasis
konteks kekinian (context-based). Menurut Bruner (1996), pendekatan
pengembangan kurikulum model ini disebutnya sebagai folk pedagogy, di
mana perencanaan dan pengembangan bahan ajar dari sebuah kurikulum
dikonstruksi berdasarkan kondisi aktual yang dialami atau ingin dialami
oleh siswa. Prinsip inilah yang seharusnya dikembangkan oleh setiap
sekolah sehingga independensi sebuah bidang studi tak cukup punya
ruang untuk berkembang sendiri tanpa ketergantungan dengan bidang
studi lainnya.
Kedua, manfaatkan luas wilayah Indonesia yang begitu cantik ini untuk
melakukan program pertukaran guru (teacher exchange), terutama
guru agama, baik antar sekolah maupun antar kabupaten. Kita harus
mendorong Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional
bekerjasama dalam mendesain program ini. Daripada menghamburkan
dana pendidikan untuk program sertifikasi yang membuat para guru
terprovokasi untuk mencari sebanyak mungkin sertifikat dengan cara
MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013
73