vol viii no 1 juli 2013

Pipit Aidul Fitriyana
peluang bagi kemunculan syariat Islam sebagai jawaban atas semua
patologi sosial global tersebut. Semakin kuat hegemoni dan daya represif
dunia Barat terhadap kaum muslim akan pararel dengan semakin
kencangnya tuntutan untuk mengimplementasikan syariat Islam. Hal
inilah yang dialami dan terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia.
Apa yang dialami dan terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia
tersebut oleh Haedar dikomparasikan dengan gerakan Ikhwanul
Muslimin di Mesir, Jamaat-i-Islami di Pakistan, dan Taliban di Afghanistan
dalam pembahasan akhir di bab 1. Perbandingan ini menunjukan bahwa
gerakan Islam syariat sebagai bentuk reproduksi dari gerakan salafiyah
yang bercorak ideologis memiliki irisan yang kuat dengan gerakan
Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat-i-Islami di Pakistan, dan Taliban
di Afghanistan, yang memiliki kecenderungan pada tradisionalisme dan
konservatisme yang sangat menonjol.
Seperti diketahui bersama, gerakan Islam syariat muncul ke permukaan
pada awal era reformasi. Tujuan utama gerakan ini ialah menegakan
syariat Islam dengan cara memperjuangkan, bahkan ingin memasukan
Piagam Jakarta dengan tujuh kata keramatnya, yakni “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kedalam
Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1.
Inti perjuangan dan representasi utama gerakannya ialah merealisasikan
hukum pidana Islam menjadi hukum positif di Indonesia dengan
menggantikan hukum positif “warisan Belanda” yang telah ada dan
diberlakukan sebelumnya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh gerakan Islam syariat untuk
merealisasikan tegaknya syariat Islam di Indonesia meskipun selalu
berujung pada kegagalan. Haedar mencatat bahwa kelompok Islam
yang paling vokal, gigih, konsisten, dan terbuka dalam memerjuangkan
penegakan syariat Islam pasca kegagalan di parlemen tahun 2000 ialah
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), dan
Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan.
Ketiga kelompok tersebut mempunyai variasi yang sedikit berbeda dalam
aktualisasi gerakannya. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih kuat pada
orientasi politik dengan cita-cita membentuk kekhalifahan Islam atau
negara Khilafah, yang tidak lain sebagai bentuk negara Islam klasik.
Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) lebih menekankan pada penegakan
MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013
239