vol viii no 1 juli 2013

Pemetaan Problem Radikalisme di SMU
Negeri di 4 Daerah
Memang belum terlambat benar mengantisipasi meluasnya ideologi
dan simpatisan gerakan ini. Namun sebagai gambaran awal patut
dikemukakan bahwa agenda-agenda kelompok ini telah didiseminasi
dan diinternalisasikan melalui berbagai model dan cara yang disesuaikan
dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang dinamis.
Mereka masuk melalui beberapa organisasi kemasyarakatan baik yang
bersifat trans-nasional, maupun nasional. Sebuah riset yang dilakukan
oleh Farha Ciciek (2008: 3) menunjukkan bahwa gerakan ini telah
mewabah di sekolah-sekolah baik yang bercorak keagamaan, lebih-lebih
yang bercorak umum.
Yang lebih mengagetkan, dalam penelitian itu juga disebutkan adanya
bukti-bukti bahwa pihak sekolah, terutama sekolah umum, justru
mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya gerakan ideologi ini. Praktekpraktek
penetrasi ideologi Islam di lingkungan sekolah dilakukan
melalui berbagai aktivitas baik dalam proses belajar-mengajar (melalui
indoktrinasi paham-paham radikal seperti yang terjadi di sebuah sekolah
di Solo) maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler (seperti terjadi di
Cianjur dengan melakukan pelatihan semi-militer “Jundullah”, dengan
menjurus pada praktek kekerasan atas nama agama). Dengan kondisi
seperti itu, munculnya kesimpulan bahwa kegiatan keagamaan di sekolah
telah menjadi sarana regenerasi ideologi Islam garis keras, bahkan teroris,
harusnya tidak mengagetkan.
Baik hasil penelitian Ciciek maupun LaKIP sama-sama menunjukkan
kuatnya indikasi keterlibatan Rohis (Kerohanian Islam) sebagai lembaga
di bawah OSIS yang membidangi kegiatan keislaman di sekolah. Dan
sudah umum diketahui bahwa Rohis merupakan (atau dijadikan) ajang
penggemblengan dan rekrutmen kader bagi Partai Keadikan Sejahtera
(PKS). Sebagaimana LDK (Lembaga Dakwah Kampus) di perguruanperguruan
tinggi yang juga merupakan “perpanjangan tangan” PKS
untuk membina kader-kader dakwah yang sejalan dengan ideologi
keislaman ala PKS.
Dengan sedikit perbedaan pada angle riset, apa yang dilakukan oleh PPIM
(2008: 2-3) juga memperlihatkan kesimpulan yang senada, di mana
sekitar 73% dari 500 guru agama dan 208 siswa yang disurvei di Jawa
menunjukkan sikap intoleran dan anti-keragaman. Begitu juga riset kami
sebelumnya (MAARIF Institute, 2009: 57), yang memberi bukti bahwa
178 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013