vol viii no 1 juli 2013

Perspektif Sosiologi Tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda
yang ada di Yogyakarta, termasuk sekolah-sekolah unggulan bahkan
sekolah berstandar internasional. Mereka menegosiasikan kepentingan
keislamannya dengan melawan struktur yang dilakukan melalui agencyagency
yang dirawat melalui jaringan alumni sekolah tersebut (LKiS dan
CRCS, 2011).
Berbagai aktivitas keislaman misalnya, membuat pesantren sekolah
negeri yang dikelola dalam program Pesantren Kilat sekolah Negeri.
Terdapat sikap yang sebenarnya biasa saja tetapi kemudian menjadi
mencuat kepermukaan soal celana congklang untuk siswa laki-laki
sehingga memunculkan sebutan “pikacong” yakni pria kathok congklang
(pria dengan celana diatas mata kaki/congklang) menjadi ejekan oleh para
siswa yang tidak tergabung dalam mushola sekolah atau pesantren kilat
dan Rohis. Sementara itu mereka juga tidak bersedia bersalaman dengan
lawan jenis sebab hal itu dianggap sebagai haram, karena bukan muhrim
(mahram) untuk menyebut pria atau wanita yang banyak. Persoalannya
di mana kemudian menjadi besar dan dikatakan radikal? Disini muncul
problem bahwa yang benar menurut mereka adalah mereka sementara
yang tidak turut pesantren kilat dan Rohis berada dalam kelompok kufur
dan tidak kaffah.
Persoalan kaum muda yang radikal semakin membuat kita prihatin karena
berdasarkan laporan survei LaKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian)
memberikan gambaran yang memperkuat dugaan radikalisasi dikalangan
kaum muda (youth) terutama siswa SMP dan SMA di kawasan Jabodetabek
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) memberikan indikasi
tentang aksi-aksi radikal yang mereka dukung dan berani lakukan
sebagai bagian dari jihad. Mereka tampaknya mendapatkan dukungan
yang cukup luas dari kalangan anak muda di sekolah sekolah tingkat
SMP dan SMA.
Ketika ditanyakan kepada mereka kepada 100 sekolah di Jabodetabek,
dengan 590 guru, tentang apakah bersedia terlibat dalam aksi kekerasan,
sebanyak 48,9% bersedia mendukung. Ketika ditanyakan apakah yang
dilakukan Noordin M Top, itu dapat dibenarkan, sebanyak 14,2%
siswa menyatakan dapat membenarkan. Sementara ketika ditanyakan
apakah setuju dengan pemberlakuan syariat Islam sebanyak 84, 8 (85%)
menjawab setuju. Sementara ketika ditanyakan apakah Pancasila masih
relevan sebagai dasar Negara sebanyak 25,8% atau 26% menjawab tidak
62
MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013