vol viii no 1 juli 2013

Wahyudi Akmaliah Muhammad & Khelmy K. Pribadi
Online; Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer (Komunitas Bambu:
2012) yang menjelaskan pandangan Antropolog Amerika Robert Hefner
(2000) sebagai adanya peningkatan kekuatan “Islam Uncivil” dan menjadi
ancaman yang mengiringi budaya Islam Pluralis. Meskipun diakui, benihbenih
radikalisme ormas Islam semacam itu bukanlah sesuatu yang baru.
Akar historisnya bisa dilacak dari Masyumi dan Darul Islam. ‘Gerakangerakan
ini mulai mengalami pasang naik sejak awal 1980-an menyusul
berbagai perubahan di aras global, antara lain Revolusi Iran pada tahun
1979, serta perubahan di aras domestik, antara lain fragmentasi elit sejak
akhir 1980-an (Azca, 2012: 5).
Pada aras regulasi, hal ini bisa dilihat dengan bermunculannya Perda
Syariah dipelbagai daerah sejak tahun 2000-2009. Menurut Kamil
(2008:1), setidaknya ada “22 kota/kabupaten, Perda Syariah. Misalnya,
di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; di Kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan; Bima, Nusa Tenggara Barat; Indramayu, Cianjur,
dan Tasikmalaya, Jawa Barat; dan di Kota Tangerang, Banten”. Bahkan
menurut perhitungan Robin Bush, terdapat 78 Perda di 52 dari 470
kabupaten/kota di Indonesia. Kenyataannya, “syariatisasi” sistem
pemerintahan lokal Indonesia hanya diberlakukan di 21 persen propinsi
dan sekitar 10 persen kabupaten dalam dekade terakhir (Buehler, 2011:
75). Uniknya, pengusung ide syariatisasi tersebut bukan dari partai-partai
Islam, melainkan dari partai-partai sekuler, seperti Golkar dan PDI
Perjuangan. Simpulan ini didapatkan dari hasil riset Buehler (2011:75)
yang artikelnya dimuat di majalah Tempo, edisi khusus “10 tahun
Peraturan Syariah”.
“...Kombinasi antara sempalan lama dan dinamika politik baru
telah mendorong politikus sekuler menerbitkan perda syariah.
Pada 1950-an, kelima partai yang memperjuangkan undangundang
syariah menyaksikan pemberontakan Darul Islam atau
PRRI/Permesta......banyak jaringan Islamis yang terbentuk selama
pemberontakan tetap kukuh terjaga. Watak koersif rezim Soeharto
pelan tapi pasti menekan jaringan ini menjadi gerakan bawah tanah
yang tak tampak selama tiga dasawarsa. Keterbukaan politik yang
dimulai pada 1998 membuat sempalan-sempalan di daerah muncul
kembali ke permukaan dan mendapatkan arti politik yang baru......
diberlakukannya pemilu kepala daerah dan pemilu legislatif di
daerah telah menciptakan imperatif-imperatif baru untuk elite
MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013
139