vol viii no 1 juli 2013

M. Zaki Mubarak
Selanjutnya, dukungan bagi penerapan hukum Islam bagi pencuri, yakni
potong tangan bagi pencuri yang beragama Islam, dukungan semakin
merosot tetapi masih dalam jumlah yang signifikan. Tercatat 153 orang
(36,6%) setuju atas pernyataan ini, 253 orang (60,5%) tidak setuju, dan
12 orang (2,9%) tidak tahu/tidak menjawab.
Tabel 5.
Pemerintah Indonesia harus menerapkan hukum potong tangan terhadap
pencuriyang beragama Islam
Paparan data di atas, persentase yang tinggi persetujuan bagi pemerintah
menerapkan syariat Islam, dan semakin menurunnya persentase
persetujuan bagi penerapannya, dalam kasus pencurian dan tindakan
berzina, menunjukkan adanya keragaman pemahaman tentang syariat
Islam dan implementasinya dalam masyarakat. Kurang atau tidak
berjalannya hukum yang memberi sanksi tegas bagi pelaku pencurian,
atau dalam skala yang lebih besar: korupsi, serta ketidakpuasan
atas kebijakan pemerintah merespons perilaku seks bebas ditengah
masyarakat yang makin menggelisahkan, bisa jadi mendorong munculnya
pilihan penerapan hukum Islam bagi pelaku kejahatan tersebut. Pendek
kata, komitmen dan konsistensi penerapan hukum secara tegas masih
menjadi problem di negeri ini, yang kemudian disikapi sebagian
masyarakat dengan jalan mencari sumber hukum alternatif.
Sikap dan Tindakan Radikal
Untuk mengetahui tingkat radikalisme responden dalam bersikap, Tim
MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013
205