vol viii no 1 juli 2013

Gerakan Islam Syariat dan Upaya Syariatisasi
Melalui Jalur Konstitusi
syariat, tetapi mendukung terbentuknya kekhalifahan Islam. Komite
Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan lebih
menekankan pada penerapan syariat Islam melalui legislasi dan tuntutan
pembentukan Otonomi Khusus untuk pemberlakuan syariat Islam
dalam bingkai Negara Indonesia. Namun semua gerakan Islam syariat
tersebut bertemu dalam satu titik, yakni formalisasi syariat Islam dalam
institusi negara dengan strategi gerakan yang berada dalam rentangan
antara membangun negeri syariat hingga negara syariat (hal 34-35).
Hal ini secara spesifik dibahas dalam bab 4, yang diistilahkan dengan
“Islamisasi Jalur Atas” oleh sang penulis.
Meskipun hingga detik ini gerakan Islam syariat menuai kegagalan di level
atas (negara), gerakan ini tak patah arang memerjuangkan penegakan
syariat Islam. Bak cendawan di musim hujan, gerakan ini tumbuh subur
di level bawah (kabupaten/kota dan provinsi). Hal ini terlihat dari
munculnya kelompok-kelompok Islam syariat di Jawa Barat, di sejumlah
daerah lain, dan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Di beberapa daerah, seperti Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu,
Pamekasan, dan serentak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
yang telah berhasil meraih Otonomi Khusus dan memberlakukan
syariat Islam sebagai hukum positif bagi para warganya, langkah ini
menuai keberhasilan dengan diberlakukannya syariat Islam bagi para
pemeluknya. Jalan masuk ke arah sana ialah melalui Peraturan Daerah
(Perda) atau peraturan yang memiliki legitimasi hukum di daerahnya (hal
54). Kelompok-kelompok Islam syariat di daerah-daerah ini aktualisasi
gerakannya menyerupai Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam
(KPPSI) Sulawesi Selatan.
Dalam perkembangannya, formalisasi syariat Islam di Indonesia diwarnai
beberapa kontroversi. Hingga detik ini, di Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) penerapan syariat Islam sebagai hukum positif terlihat begitu
formal dan ketat dalam arti kata yang sebenarnya. Kasus terakhir bisa
ditelusuri dari merebaknya kontroversi larangan “mengangkang” bagi
perempuan yang naik motor. Sedangkan penerapan syariat Islam di
daerah lain terlihat seolah hanya menjadi formalitas semata, yang hanya
hangat di awal kemunculannya saja. Secara seksama, hal ini dibahas
pada bab 3. Penulis yang juga menjabat sebagai salah seorang Ketua PP
Muhammadiyah ini mengistilahkan hal tersebut dengan “Islamisasi Jalur
240 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013