vol viii no 1 juli 2013
vol viii no 1 juli 2013
vol viii no 1 juli 2013
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Paradoks Kebangsaan Siswa Kita<br />
bangsa Indonesia, dan 98% siswa lebih mengutamakan untuk membeli<br />
produk Indonesia tinimbang produk negara lain. Sementara ketika<br />
ditanya tentang sistem demokrasi yang saat ini dijalankan oleh negara<br />
Indonesia, 59.8% siswa merasa bahwa sistem demokrasi saat ini adalah<br />
yang paling tepat, tetapi dengan catatan ada sebanyak 25.8% siswa kita<br />
yang menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara.<br />
Kekurangpuasaan siswa yang tergambar tentang sistem demokrasi<br />
Indonesia di atas, ditandai dengan (1) adanya pandangan siswa yang<br />
menganggap bahwa sistem demokrasi saat ini tidak mampu melahirkan<br />
kesejahteraan bagi rakyat (67%); (2) menganggap pemerintah tidak<br />
berhasil dalam menangani sebagian besar persoalan bangsa (76.1%); (3)<br />
menilai bahwa partai politik yang tidak mampu menyerap dan mnyalurkan<br />
aspirasi politik masyarakat (67.3%); serta (4) siswa juga menilai para<br />
anggota DPR/DPRD cenderung mementingkan kepentingan pribadi<br />
dibandingkan kepentingan rakyat pada umumnya (80.7%).<br />
Angka-angka statistik hasil survei ini merupakan pertanda bahwa di<br />
dalam benak para siswa, sistem demokrasi yang ada saat ini tidak berjalan<br />
sesuai dengan cita-cita ideal kehidupan berbangsa, yaitu keadilan<br />
dan kesejahteraan sosial yang sering mereka baca dan dapatkan dari<br />
proses pembelajaran di sekolah. Buku Pendidikan Kewarganegaraan<br />
kita, misalnya, banyak sekali mengajarkan hal-hal ideal dalam upaya<br />
mewujudkan kondisi kehidupan bernegara yang juga ideal, tetapi fakta<br />
yang mereka saksikan dari para penyelenggara negara adalah hal-hal yang<br />
sebaliknya.<br />
Meski penerimaan siswa terhadap demokrasi sebagai nilai instrinsik cukup<br />
tinggi, namun ketidakpuasan terhadap demokrasi sebagai instrumen<br />
untuk menyejahterakan rakyat juga cukup tinggi. Lebih tinggi lagi adalah<br />
tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga-lembaga politik.<br />
Dalam kondisi semacam ini, survei LaKIP juga berusaha menggali, kirakira<br />
sistem demokrasi atau sistem penyelenggaraan tata negara bagaimana<br />
yang kira-kira bisa memberi solusi terhadap kekecewaan di atas. Jawaban<br />
para siswa juga sungguh cukup mengejutkan. Sebanyak 65.6% siswa di<br />
Jabodetabek sangat/cukup setuju jika syariat/hukum Islam diberlakukan<br />
di Indonesia, karena dianggap akan mampu mengatasi berbagai<br />
persoalan bangsa yang terjadi saat ini. Karena itu para siswa juga (71.9%)<br />
68<br />
MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli <strong>2013</strong>