vol viii no 1 juli 2013

Pemetaan Problem Radikalisme di SMU
Negeri di 4 Daerah
misalnya ikut membantu memberikan motivasi dan mengajarkan materi
keagamaan, tanpa mempertimbangkan agenda-agenda di belakangnya,
seperti penyebaran pemahaman gerakan serta menjadikan para peserta
didik sebagai basis dukungan atau anggota dari organisasi-organisasi
tersebut.
Dunia pendidikan merupakan wahana untuk melakukan transformasi
nilai-nilai luhur kepada para peserta didik. Di dalam prakteknya upaya
transformasi tersebut melibatkan berbagai unsur yang saling terkait,
tidak hanya peserta didik, tapi juga para pendidik, materi pengajaran,
metode pengajaran, dan para stake holders atau pemangku kepentingan
yang lebih luas, termasuk masyarakat dan pemerintah (terutama dalam
hal ini Kemendikbud).
Keterkaitan yang erat satu sama lain itu menjadikan dunia pendidikan
sebagai ruang sosial yang dinamis dan terbuka, dalam arti bisa menerima
pengaruh dari mana pun datangnya, yang positif maupun negatif. Karena
itu pula, realitas yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah realitas yang
berdiri sendiri. Ia harus dipahami dalam hubungannya dengan realitasrealitas
lain yang sedang berlangsung di luar dirinya.
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan (UUSP) No. 20/2003,
Pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa “penyelenggaraan pendidikan harus
dilakukan dengan menegakkan nilai-nilai yang demokratis, berkeadilan,
tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM),
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Pesan
yang terkandung dalam UU ini dengan jelas mencerminkan semangat
reformasi pasca Orde Baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa semangat
reformasi ialah mengubur semua praktek kehidupan berbangsa dan
bernegara sebelumnya yang bersifat otoritarian, koruptif, diskriminatif,
dan monokultur atau penyeragaman.
Setelah ditetapkannya UUSP No 20/2003 tersebut orang berharap
bahwa dunia pendidikan sudah sejalan dengan semangat yang dikandung
dalam UU tersebut. Namun, penelitian yang kami lakukan memberi
petunjuk negatif. Pada beberapa kasus di wilayah-wilayah penelitian di
Cianjur, Pandeglang, Surakarta, dan Yogyakarta, terdapat temuan bahwa
sekolah umum (SMAN), bersikap sangat permisif terhadap masuknya
kelompok-kelompok radikal yang menolak Pancasila, NKRI, dan paham
kebangsaan di lingkungan mereka.
190 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013