Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
divinity, bukan “deity” atau “God”, dan dalam bahasa Jerman
Gottheit atau Gottlichkeit. Ia pun bukan Gott. Hanya teologi
yang dapat menjelaskan dengan memberikan definisi mengenai
apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan itu secara nyata.
(Dikutip dari Aritonang 2004: 256)
Boleh jadi hanya teologi yang dapat menjelaskannya. Namun,
dalam sejarah, ruang debat itu lebih merupakan tarik-menarik di
antara berbagai kepentingan politis, bukan teologis! Rumusan itu
rentan untuk ditafsirkan dalam kerangka tauhid Islam (atau lebih
luas: asas monoteisme) bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak
lain adalah “Keesaan Tuhan.” Hal ini jelas terlihat ketika prinsip
tersebut diterjemahkan ke dalam batang tubuh konstitusi, seperti
nyata dalam diskusi di bawah ini.
Kedua, terkait dengan soal di atas, kerancuan itu memperoleh
wajah konkret dalam rumusan pasal 29 UUD 1945 yang problematis.
Dalam ayat 1 pasal itu ditegaskan, “Negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang kemudian dijelaskan, dalam penjelasan
resmi, “Ayat ini menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” Ada beberapa masalah: apakah
ini berarti penegasan prinsip tauhid (paham monoteisme), dan
karena itu negara sudah mengambil salah satu paham ketuhanan
tertentu? Jika tafsiran itu benar, bagaimana dengan agama-agama
atau kepercayaan yang bukan monoteis, atau bahkan non-teis, apalagi
a-teis? Selain itu, apa alasannya sehingga negara butuh menegaskan
dasar kepercayaannya?
Di masa lalu, persoalan senada sempat menjadi perhatian K.H. Agoes
Salim, seorang tokoh Islam dan pejuang kemerdekaan terkemuka. Dalam salah
satu esainya, yang meninjau kedudukan Kementrian Agama, ia memberi tafsir
xiv
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)