Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
tidak termasuk ke dalam hierarki lembaga-lembaga tinggi negara
yang dapat dimintai pertimbangannya oleh hakim.
Artinya, kondisi demikian bukanlah keadaan yang ideal bagi negara,
lantaran negara semestinya menjalankan amanat konstitusi dan melaksanakan
ketentuan ICCPR sebagaimana kini telah diratifikasi.
Bangsa ini baru bisa membicarakan perbedaan dalam beragama
dan berkeyakinan secara terbuka pasca-Soeharto (Orba). Dulu
pemerintah kita lebih bersifat tangan besi. Bisa dipahami kalau
kemudian kekerasan terhadap
Ahmadiyah tidak pernah
terjadi pada masa Soe-
Ketika agama masuk ke ruang publik,
argumentasi yang dipakai haruslah
harto. Meskipun, fatwa akan argumentasi publik. Bahwa orang bisa
sesatnya Ahmadiyah sendiri terinspirasi oleh agama, sebagaimana
sebenarnya sudah lama, di yang lainnya juga terinspirasi oleh
mana MUI sudah mengeluarkan
fatwa itu jauh se-
apa-apa. Namun kalau segalanya
filsafat atau budaya tertentu, tidak
belum lengsernya Soeharto. ditarik menjadi semata-mata argumen
Tapi mereka aman-aman saja
agama, jelas berbahaya.
ketika itu. Tidak pernah terdengar
adanya tindak intimidasi, kekerasan dan sebagainya yang
diarahkan terhadap jemaah Ahmadiyah. Hal ini terjadi bukan
karena tidak adanya pengharaman, melainkan karena kekuatan
Soeharto memang tidak bisa dilawan dengan cara-cara seperti itu.
Fatwa pengharaman belakangan ini dibuka ke publik, maka sangat
mungkin bisa menjadi pedang bermata dua, yang celakanya negara
kehilangan kapasitasnya dalam menjalankan amanat konstitusi,
sehingga tuntutan dan tindakan-tindakan kalangan yang berpaham
Abdul Moqsith Ghazali –
117