Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
pakaian. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan memakai
baju A atau B dalam menjalankan aktivitas perkantoran. Kalau
tidak salah, ada salah seorang Bupati di Jawa Barat yang mewajibkan
PNS memakai baju koko pada hari Jum‘at. Celakanya
lagi, baju koko itu bukan dari Arab, yang dinyatakan asal-muasalnya,
melainkan dari Cina atau paling dekat dari Tanah Abang.
Bagi saya, itu bertentangan dengan kebebasan yang didukung oleh
konstitusi, UU Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain-lain. Begitu
juga, aturan penyelenggaraan salat berjamaah. Salat berjamaah itu
sendiri bagus. Tapi kalau pelaksanaannya diatur oleh pemerintah,
saya khawatir akan mengurangi pahala orang yang salat berjamaah.
Karena mereka, tidak menutup kemungkinan, menyelenggarakan
salat berjamaah hanya karena takut pada polisi atau pemerintah.
Ini kalau dibiarkan terus, Indonesia sebagai negara bangsa yang
berdasar Pancasila dan UUD ’45 akan bubar digantikan oleh negara
agama. Persis pada titik itu jugalah, kalau terus dilanjutkan,
pulau-pulau di Indonesia pun akan terkapling-kapling berdasarkan
agama atau mazhab fikih yang dianutnya.
Di internal para pengusung formalisasi syariat Islam tidak ada
semacam konsensus. Bagian-bagian mana yang penting diformalisasikan
dan mana yang tidak, antara satu dan yang lainnya berbedabeda;
yang dimaksudkan oleh satu tokoh berbeda dengan tokoh
yang lain. Ditinjau dari prosesnya, apakah perda syariah sudah memenuhi
proses-proses legislasi? Banyak orang mengkritiknya jauh
dari proses legislasi. Misalnya saja, perumusan kebijakan publik
tentu harus melibatkan dan adanya konsultasi publik. Itu tidak
selalu ditunaikan oleh para perumusnya. Sebuah aturan atau perda
tidak jarang hanya dikonsultasikan kepada sebagian orang tokoh
104
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)