Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
menteri. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada aturan
rinci tentang bagaimana bentuk negara dan pemerintahan. Yang
ada adalah nilai-nilai, hukum dan etika yang wajib dilaksanakan
oleh siapapun dengan bentuk negara apapun.
Bagaimana Anda memandang desakan ke arah pembentukan khilâfah
yang dipercaya oleh kelompok seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)
dengan mendasarkan pada ayat seperti wa man lam yahkum bi mâ
anzala ’l-Lâh fa-ulâ’ika hum al-kâfirûn? Apakah Anda memandang
ayat-ayat seperti itu perlu ditafsirkan ulang atau memang menganjurkan
penerapan syariat Islam?
Kita semua percaya bahwa hukum Allah adalah syariah-Nya
yang bersifat pasti, adil dan abadi. Hukum Allah dalam al-Quran
bisa dipilah menjadi hukum yang bersifat kullîyât (general atau
universal), yakni berupa nilai dan substansi agama; dan ada hukum
yang bersifat juz’îyât (partikular). Bisa jadi terdapat perbedaan
pendapat dalam soal kullîyât dan juz’îyât ini. Namun, hal ini
biasa saja dan terjadi dalam banyak hal. Sekadar contoh, soal nâsikh
dan mansûkh dalam al-Quran, ulama juga berbeda pendapat.
Beberapa di antara mereka mengatakan memang ada, dengan serangkaian
argumen dan konsekuensinya, beberapa ulama lainnya
mengatakan tidak ada.
Dengan demikian, kita bisa berpandangan bahwa yang diwajibkan
untuk ditegakkan adalah hukum Allah yang bersifat universal,
seperti perintah menegakkan keadilan, persamaan, amar ma‘rûf
dan nahy munkar, mewujudkan kesejahteraan, kesetaraan dan sebagainya.
Untuk mewujudkan itu semua manusia diberi kebebasan
untuk memilih cara. Apakah orang mau mendirikan negara atau
310
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)