Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
persoalan budgeting. Karena pemerintah sudah mempunyai alokasi
untuk membantu agama, maka penambahan agama yang diakui
negara hanya akan membawa masalah. Misalnya saja kalau jumlah
agama mencapai 300 buah, maka APBN hanya akan dihabiskan
untuk kegiatan membantu agama saja. Jadi, persoalan ini juga merupakan
persoalan politik anggaran, tidak semata-mata persoalan
keyakinan. Artinya, kalau tiap tahun terdapat penambahan agama,
Departemen Agama akan kebingungan. Dengan penambahan Konghucu
saja Depag harus menambahkan satu direktorat untuk agama
Konghucu. Ini jelas akan mengurangi jatah untuk agama-agama
lain. Intinya, persoalan ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Kalau
Depag dibubarkan, pesantren-pesantren akan kerepotan, demikian
juga ormas-ormas yang sebelum ini kita sebutkan, karena ternyata
salah satu suntikan dana ormas tersebut berasal dari situ.
Negara sekarang tampak lemah dan tidak bisa menjamin dan memenuhi
hak-hak dan kebebasan warga negaranya untuk beragama dan
berkeyakinan. Sebaliknya, pemerintah justru aktif merespon desakan
MUI, sebagai wadah aspirasi paham Islam mainstream, dengan
memberangus hak-hak dan kebebasan warga negara, terutama para
pengikut al-Qiyadah al-Islamiyah dan Ahmadiyah, termasuk membiarkan
tindak kekerasan terjadi terhadap mereka.
Repotnya lagi, ternyata kekerasan seperti yang dialami al-Qiyadah
dan Ahmadiyah tidak terjadi pada agama-agama lokal yang tidak
meminjam simbol agama-agama resmi seperti agama Tolotang,
Kaharingan dan lain-lain. Yang dialami mereka hanyalah kesulitan
untuk mendapatkan hak-hak sipil sebagai warga negara. Kekerasan
atas nama agama selalu diarahkan kepada kelompok-kelompok
Abdul Moqsith Ghazali –
115