Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
kontekstual. Hampir semua intelektual Muslim yang diwawancarai
dalam buku ini mengamini pendapat an-Naim.
Dalam sebuah buku karangan Mahmud Shalthout, diterangkan
bahwa “al-Islâm itu sekaligus mencakup al-‘aqîdah wa al-syarî‘ah,
dengan tujuan al-‘adâlah, mendukung prinsip keadilan”. Ini sesuai
dengan surat al-Anbiyâ’ ayat 107, “wa mâ arsalnâka illâ rahmatan
li ‘l-‘âlamîn”, bahwa fungsi sentral dari Islam adalah sebagai
rahmat bagi alam semesta, di mana orang sekular, bahkan yang
tidak beragama pun, akan merasakan rahmat itu. Kita tidak berhak
mengusir mereka dari muka bumi ini, kecuali mereka melanggar
hukum positif. Dalam kaitannya dengan pelanggar hukum positif
yang berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah
ini bukan urusan agama, melainkan urusan dengan negara.
Bahkan seorang ulama besar Al-Azhar, ‘Ali ‘Abd al-Raziq berpandangan
bahwa Islam, khususnya dalam al-Qur’an maupun al-
Sunnah, tidak mempunyai konsep yang jelas mengenai negara. Jika
ada konsep mengenai negara, maka hal itu merupakan gagasan pemikiran
hasil ijtihad, yang berada di luar petunjuk al-Qur’an dan
al-Sunnah. Dalam bukunya al-Islâm wa al-Ushûl al-Hukm, menegaskan
bahwa misi Muhammad saw adalah misi kenabian dan bukan
misi kenegaraan. Sehingga apa yang disebut negara Madinah,
sebetulnya hanyalah sebuah model kemasyarakatan yang merupakan
kesepakatan sosial atau meminjam istilah Rousseau disebut sebagai
kontrak sosial. Para sarjana Muslim saat ini bisa saja dan sangat
didorong mengembangkan teori-teori kenegaraan yang mengacu
kepada ajaran-ajaran moral keagamaan.
Jadi—seperti telah ditunjukkan dalam banyak pemikiran dalam
buku ini—saya kira, inti dari agama adalah semangat moral,
walaupun di sana juga ada seperangkat hukum. Posisi negara tidak
Budhy Munawar-Rachman –
lxvii