Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
ini, yang merupakan hasil kompromi yang penuh kontroversi dan
lika-liku antara majelis-majelis keagamaan di Indonesia, awalnya
diniatkan sebagai revisi atas SKB Menag dan Mendagri No. 1/Ber/
MDN-MAG/1969 yang terbit tanggal 13 September 1969 yang
mengatur pendirian rumah ibadah. Dan dalam banyak hal, PBM
jelas jauh lebih maju ketimbang SKB. Akan tetapi, pada praktiknya,
niat baik itu acap kali justru sulit dilakukan.
Dalam banyak kasus yang menyangkut rumah ibadah, justru
keberadaan PBM sering dipakai sebagai “senjata” guna menggugat
entah rumah ibadah yang sudah lama berdiri, atau menolak
permohonan izin mendirikan rumah ibadah baru. Harus dicatat,
dalam PBM posisi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
sangat dominan: inilah lembaga yang, bersama kantor Depag, secara
formal memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi
pada pemerintah daerah untuk mengabulkan atau menolak ijin
pendirian rumah ibadah.
Melaporkan Pelanggaran
Kebebasan Beragama
Sekarang kami ingin mendiskusikan bagaimana kita sebaiknya memonitor
dan melaporkan kinerja kebebasan beragama di negeri kita.
Di dunia, ini bukan masalah baru – dan kita harus belajar dari apa
yang sudah dicapai sejauh ini.
Sejalan dengan makin gencarnya kampanye untuk memperluas
dan memperkuat kebebasan beragama, sebagai bagian dari kebebasan
sipil dan politik, para sarjana dan penggiat HAM di dunia mulai
mengembangkan cara-cara baru untuk memahami secara lebih
mendalam dan mengukur secara lebih persis kebebasan beragama
Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar –
xxvii