Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
agama mayoritas. Jadi penolakan terhadap perda injili bukan karena
secara pragmatis ketakutan ada reaksi balik dari umat agama lain,
tetapi karena secara normatif memang tidak bisa dibenarkan.
Bagaimana dengan UU PNPS no. 1 Tahun 1965. Di sini negara
membatasi adanya agama di Indonesia, meskipun kemudian ada tambahan
dari semula lima kemudian menjadi enam. Seringkali pasal
ini digunakan oleh negara untuk mencabut hak-hak atau kebebasan
sipil dalam beragama. Apakah menurut Anda undang-undang semacam
ini harus dicabut?
Saya kira harus dicabut. Bagi saya, meregulasi agama itu tidak
bisa. Kita jangan lupa satu hal bahwa ada semacam religious
legitimacy di sini. Misalnya, Saksi Yehovah yang pernah dilarang
pemerintah atas reko-mendasi pihak Kristen dan pihak Islam, tapi
kemudian pada zaman pemerintahan Gus Dur diperbolehkan lagi.
Kristen juga merasa terancam dengan kehadiran Saksi Yehovah.
Namun demikian, dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah
untuk melarang Saksi Yehovah, tanpa kita sadari sebetulnya
kita sudah memberi legitimasi religius pada pemerintah. Dan jika
negara sudah punya hal itu, kapanpun bisa digunakan untuk menyerang
balik ke kita umat beragama, pemberi legitimasi religius.
Ini yang harus kita perhatikan.
Seperti munculnya Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pendirian rumah
ibadah sebagai pengganti Surat Keputusan Bersama (SKB) No.13
tahun 1969. Perber menggantikan SKB karena SKB dianggap
bermasalah. Tapi mengapa pada draft pertama Perber tertera kata
confidential? Sebagai peraturan publik, Perber seharusnya terbuka
364
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)