Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Melihat pengalaman multicultural act di Australia, hal seperti itu
bisa kita lakukan, meski membutuhkan proses yang sangat lama.
Berkaca pada konteks itu, ke depannya, menurut saya, MUI bukan
tidak mungkin malah bisa menjadi lembaga perlindungan terhadap
minoritas, tidak seperti sekarang. Preseden akan hal ini bisa dilihat
pada kasus Singapura yang memiliki MUIS, MUI-nya Singapura,
yang justru menjadi tempat utuk melindungi kepentingan Muslim
yang minoritas. Jadi, yang harus menjadi agenda kita adalah bukan
hanya mengubah UU, melainkan juga mentransformasi peran
lembaga-lembaga.
Hak dan kebebasan beragama dalam negara demokratis adalah nonderogable
rights, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa lacur, dalam
praktiknya Indonesia kerap meginkuisisi keyakinan yang dianggap
berbeda. Bagaimana Anda menjelaskan praktik anti-pluralisme dan
anti-demokrasi begitu nyata menodai pemerintah Indonesia?
Berbeda dengan di Malaysia, yang mempraktikkan kekerasan
by commission, pemerintah kita melakukan pembatasan terhadap
kelompok minoritas dan agama tertentu. Kekerasan pemerintah
Indonesia cenderung bersifat by ommission, membiarkan orang atau
kelompok tertentu teraniaya atau dilanggar hak-haknya. Menurut
saya, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, karena
visi pemerintah yang bertentangan dengan mayoritas. Bung Karno
sendiri sebenarnya memberikan teladan visi negarawan yang afirmatif
dengan isu internasional, isu mayoritas, dalam hal ini penghargaan
terhadap HAM. Dia pernah menolak berpidato di suatu
tempat di mana perempuan dan laki-laki ditempatkan di ruang
yang terpisah. Baginya, itu sudah masuk pada kategori tindakan
220
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)