Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
umat Islam, khususnya kaum Sunni, lebih bersifat fiqh oriented
dan karena itu lebih mengutamakan pendekatan normatif dan
kurang filosofis. Lihat saja, boleh dikatakan semua organisasi Islam
mempunyai institusi yang membahas dan memutuskan fatwa
keagamaan yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih.
Pendekatan normatif dengan sendirinya lebih menekankan pada
nash, yakni teks-teks keagamaan yang diyakini bersifat sakral.
Kadar kualitas keberagamaan seseorang dan juga masyarakat lalu
diukur dengan kadar ketepatannya mengikuti apa yang tersurat
dalam teks. Dalam konteks ini apa yang dipahami sebagai syariat
Islam adalah seperangkat norma-norma yang diangkat dari
teks. Rumusan norma-norma itu tidak lain daripada hasil ijtihad,
yakni hasil pemahaman dan penafsiran para mujtahid yang tidak
lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mereka, di
satu pihak, dan pengaruh dan kondisi sosial-budaya zaman dan
tempat mereka, di pihak lain. Konsekuensi logis dari pendekatan
yang bersifat fiqh oriented itu adalah tuntutan agar norma-norma
agama itu bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat melalui
institusi dan otoritas negara. Tanpa institusi dan otoritas penguasa
norma-norma itu sulit dilaksanakan.
Masyarakat Sunni memang sudah lama mencampakkan filsafat
sehingga kemampuan untuk dialog intelektual pada tataran yang
lebih tinggi dari sekadar keinginan untuk menerapkan normanorma
untuk kehidupan publik sangat langka. Maka yang lebih
dominan dalam kehidupan masyarakat Sunni adalah pendekatan
legalistik dan karena itu menuntut formalisasi norma-norma agama
dalam wilayah publik. Dari sinilah muncul tuntutan penerapan
syariat Islam.
402
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)