Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Tapi itu tidak berarti bahwa konsep pluralisme tidak bisa didasarkan
pada gagasan-gagasan teologi. Bagi saya, harus didasarkan pada
konsep teologi tapi, seperti yang telah saya jelaskan di atas, bukan
pada level Gospel’s mandate tapi pada level cultural mandate.
Saya setuju dengan obyektivikasi. Bahwa dalam dialog antaragama,
ketika merumuskan sesuatu hendaknya tidak memakai theological
terminology, di mana diterima atau tidaknya usulan kita bukan
karena berasal dari Kristen, Islam, Hindu dan yang lain, tapi karena
semata-semata hal itu memang dapat dicerna akal sehat, obyektif
dan make sense. Walaupun Richard Mouw, seorang social ethicist
dari kalangan Reformed, mengusulkan bahwa dalam dialog publik
ketika kita mengusulkan sesuatu, kita harus jelas menyatakan posisi
iman dengan memakai ayat-ayat kitab suci, misalnya. Untuk
menyatakan kepada counterpart kita bahwa konsep seperti itu ada
dalam agama kita. Dalam konteks ini saya setuju dengan Mouw.
Tapi bagi saya, konsensus suatu dialog tidak boleh ada theological
terminology yang dipakai. Tetapi ketika hasil konsensus disosialisasikan
ke dalam internal umat, maka harus diberikan biblical and
theological foundations, baik itu dengan memakai ayat-ayat kitab
suci ataupun dengan mengutip perkataan teolog ini dan teolog itu,
dan sebagainya. Tanpa biblical and theological foundation jangan harap
umat akan berkomitmen padanya. Jadi harus dibedakan antara
internal dan eksternal agama.
Benjamin F. Intan –
371