Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Begitu juga, ayat 2 pasal yang sama membuka rangkaian
persoalan yang selalu diperdebatkan. Di situ dikatakan, “Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.” Ayat ini, boleh dibilang, menjadi
locus classicus perbantahan tentang eksistensi kelompok-kelompok
kepercayaan lokal (local beliefs) yang seyogianya dibedakan dari kelompok-kelompok
keagamaan (religions). Tapi, jika dicermati latar
belakang penyusunannya, frase “dan kepercayaannya itu” tidak merujuk
pada eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan yang ada,
melainkan pada fakta pluralitas internal dalam umat Islam.
terobosan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia menulis: “Dapatkah atas
asas negara itu kita mengakui kemerdekaan keyakinan orang yang meniadakan
Tuhan? Atau keyakinan agama yang mengakui Tuhan berbilangan atau berbagibagi?
[...] Tentu dan pasti! Sebab undang-undang dasar kita, sebagai juga undangundang
dasar tiap-tiap negara yang mempunyai adab dan kesopanan, mengakui
dan menjamin kemerdekaan keyakinan agama, sekadar dengan batas yang tersebut
tadi itu, yaitu asal jangan melanggar hak-hak pergaulan dan orang masingmasing,
jangan melanggar adab kesopanan ramai, tertib keamanan dan damai.”
Lihat Salim (t.t.: 223, ejaan sudah disesuaikan). Sayangnya, terobosan penafsiran
terhadap implikasi sila pertama Pancasila itu hanya menjadi suara pinggiran, dan
hampir dilupakan dalam pergulatan selanjutnya.
Usul tambahan frase yang dicetak miring datang dari Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro,
Bupati Sragen yang menjadi anggota Panitia Kecil Perancang UUD
pada rapat tanggal 13 Juli 1945. Kita tidak memiliki rekaman langsung proses
penyusunan pasal itu. Namun risalah yang ada memperlihatkan, usulan itu didasarkan
atas pertimbangan bahwa pasal itu “mungkin diartikan, bahwa negara
boleh memaksa orang Islam untuk menjalankan syari’at agama.” Jika rekaman ini
diterima, maka frase tersebut memang tidak merujuk pada eksistensi kelompokkelompok
kepercayaan. Lihat Saafroedin Bahar, dkk. (1995: 225, cetak miring
ditambahkan).
Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar –
xv