Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
menentukan hingga pada pemilu 1955 partai-partai Islam gagal
meraih suara mayoritas dan hanya meraup 42 persen suara.
Tahun 1957 BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia)
di bawah kepemimpinan Mr. Wongsonegoro mendesak
presiden Soekarno agar mengakui secara formal kebatinan setara
dengan agama. Konstelasi politik inilah yang mendorong Depag
untuk, pada 1961, mengajukan definisi “agama”. Suatu “agama”,
menurut definisi itu, harus memuat unsur-unsur ini: kepercayaan
pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem
hukum bagi penganutnya. Tentu saja, dengan definisi seperti
itu, banyak kelompok kepercayaan, kebatinan, atau kelompokkelompok
masyarakat yang masih mempertahankan adat-istiadat
dan praktik-praktik religi lokal, seperti animisme, dinamisme, dan
lainnya tidak tercakup di dalamnya, sehingga mereka digolongkan
sebagai orang yang “belum beragama” dengan seluruh konsekuensi
sosial politisnya.
Dengan kewenangan yang sangat besar yang diberikan oleh
UU di atas, dan dengan lembaga Bakor PAKEM yang tersebar di
seluruh wilayah, posisi negara Orde Baru sangat kuat dan menentukan.
Apalagi pasal 4 UU No 1/PNPS/1965 memasukkan “delik
agama” sebagai pasal 156a ke dalam KUHPidana, yang mengancam
hukuman pidana selama-lamanya lima tahun penjara bagi
mereka yang melakukan “penodaan dan penyalahgunaan” agama
maupun menyebarkan paham ateisme. Pada masa reformasi pasca-Orde
Baru, “pasal karet” ini bahkan sempat diusulkan untuk
diperluas cakupannya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan
terjadi overcriminalizastion terhadap agama! Sementara itu, keberadaan
Bakor PAKEM juga terus dipertahankan pasca-Orde Baru.
Sebagian dari tugas utama PAKEM dicantumkan dalam UU No.
Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar –
xxiii