Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
lain untuk menuntun warganya mencapai moralitas yang salah satunya,
dan terutama, bersumber dari agama. Dalam menciptakan
sebuah sistem pemerintahan yang ideal, dan demokratis, menurut
hemat saya, nama menjadi tidak penting. Yang penting dalam merumuskan
pemerintahan yang adil adalah lebih pada substansinya.
Dan al-Qur’an seharusnya menjadi sebuah pedoman moral, bukan
landasan formal untuk mendirikan negara Islam.
Seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan al-
Qur’an dapat dijadikan sebagai pedoman dasar yang harus dipraktikkan
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperangkat
tata nilai yang dimaksud seperti kejujuran dan tanggung jawab (alamânah),
keadilan (al-‘adâlah), persaudaraan (al-ukhûwah), kemajemukan
(al-ta‘addudiyah), persamaan (al-musâwah), permusyawaratan
(al-syûrâ), perdamaian (al-silm), kebebasan (al-hurriyah) dan
kontrol sosial (amr ma‘rûf nahy munkar). Mereka yang menganut
pola pemikiran ini—seperti semua intelektual Muslim dalam buku
ini—merasa tidak perlu mendirikan negara Islam, apalagi memformalisasikan
syariat Islam dalam bentuk hukum positif.
Mengingat betapa sensitifnya tiga paham itu, mungkinkah cara ucap
baru untuk tiga kata itu?
Banyak aktivis Islam memikirkan itu. Maka munculah istilahistilah
kebangsaan untuk sekularisme, kebebasan untuk liberalisme,
dan kemajemukan untuk pluralisme. Kita bicara kebangsaan,
kebebasan, dan kemajemukan tanpa menyebut istilah sekularisme,
liberalisme, dan pluralisme. Saya sebenarnya setuju dengan Cak Nur
bahwa istilah-istilah itu (sekularisme, liberalism dan pluralisme) sudah
mempunyai banyak muatan emosional, dan menggunakannya
lxviii
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)