Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
nya hingga kini dalam rumusan perda syariah. Abdullah Puteh,
misalnya, bekas gubernur Aceh yang diputus melakukan korupsi,
dihukumnya di Jakarta. Untuk hal ini, saya pernah mengatakan
kepada ketua dinas syariah di Aceh bahwa permasalahan-permasalahan
seperti itu tak mudah diatasi dengan penegakan fiqh jinâyah
saja.
Selain kanun-kanun yang telah disebutkan, saya mendengar
sebagian tokoh Aceh mulai memikirkan membuat qânûn murtad.
Qânûn ini sendiri mendapatkan presedennya di dalam Undang-Undang
(UU) Malaka pada abad ke-15. Melalui UU ini ‘pemerintahan’
Malaka pada saat itu mendapatkan legitimasi untuk melakukan
pembunuhan terhadap orang-orang yang pindah agama. Namun
demikian, formalisasi syariat Islam bukan hanya dalam bentuk perda,
beberapa di antaranya berupa Surat Keputusan (SK) Bupati/
Walikota. Saya melihat bahwa keberagamaan di negeri ini sekarang
arusnya memang seolah bergeser ke kanan, sehingga bupati/wali
kota seperti menjemput bola aturan-aturan yang bernuansa syariah
untuk dimasukkan ke dalam aturan-aturan yang resmi.
Penerapan perda syariah diklaim melalui proses demokratis. Perda
syariah merupakan usulan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kemudian
digodok dan disetujui oleh DPRD. Fakta inilah yang kemudian
menerbitkan alibi bahwa perda itu konstitusional. Tetapi, jika melihat
kontennya, apakah perda-perda syariah bertentangan dengan
konstitusi?
Banyak orang, termasuk juga saya, mengatakan bahwa perda
syariah atau SK Bupati itu banyak memiliki pertentangan atau
bertabrakan dengan UUD ’45. Contoh kecil adalah pengaturan
Abdul Moqsith Ghazali –
103