Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
kita melawan atau menentang itu, lagi-lagi, bukan karena perda
syariah, melainkan substansinya. Saya prihatin, penolakan terhadap
perda syariah lebih karena ada sesuatu yang terdapat di bawah sadar
atau di atas kesadaran, yang ramai-ramai menciptakan sebuah
gerakan melawan apa yang disebut perda syariah.
Bagi saya, tidak ada perda syariah. Oke, katakanlah Bulukumba
mau menerapkan hukum Islam. Saya kira harus dilihat dulu
hukumnya seperti apa. Kalau hukum itu sama atau mirip dengan
perundangan di tingkat nasional yang ada hubungannya dengan
agama, ya bagaimana kita mau menolaknya. Kalau kita menolaknya,
tolak juga dong yang di pusat. Di sisi lain, di Madura atau
daerah Jawa Timur bupatinya mewajibkan pegawai pemerintahan
daerah untuk memakai baju koko kalau hari Jumat, membaca al-
Quran, bagi saya itu bukan peraturan agama. Jangan kemudian itu
diredusir sebagai bagian dari perda syariah. Nanti dulu. Dan, yang
paling penting, mengapa kita bisa menerima Aceh menggunakan
syariat Islam? Mengapa negara memberi? Dan mengapa teman-teman
yang mengkritik perda syariah tidak pernah mengkritik Aceh
secara terbuka? Apa betul masyarakat Aceh minta syariah? Bagaimana
kalau alasan dan cara yang sama dilakukan di daerah lain,
misalnya dengan adanya otonomi daerah, lalu masyarakat Bulukumba
minta untuk diperlakukan sama dengan Aceh? Kalau pemerintah
menolaknya, lantas mereka memperjuangkannya seperti
masyarakat Aceh agar pemerintah memberikannya, bagaimana? Apa
begitu cara kita bernegara?
Semua ini harus dipandang jernih. Orang yang pro Islam literal
dan yang pro Islam substansial harus jernih melihatnya. Saya
kira, usaha Soekarno di Indonesia, Gandhi dan Nehru di India,
dan Gamal Abdul Naser di Mesir pada tahun 1940-an sudah tepat.
294
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)